Foto : Sirajuddin
MESKI wajah Banjarmasin sempat marak dengan baliho, banner dan spanduk kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, ternyata tak segaris lurus dengan pendapatan sejumlah usaha bidang percetakan digital (digital printing) media promosi itu.
KONDISI ini dirasakan sejumlah pengusaha percetakan digital dan desain grafis yang ada di Banjarmasin. Seperti terlihat di kawasan Jalan Hasanuddin HM dan Jalan A Yani Km 2, Banjarmasin.
Salah satu pemilik usaha percetakan media reklame di Jalan Hasanuddin HM, Abdul Azis megakui orderan untuk pembuatan baliho, banner dan spanduk saat memasuki masa pilkada tidak terlalu signifikan dalam mendongrak pendapatan usahanya.
“Belum ada peningkatan yang berarti. Apalagi, pengaadaan baliho dan spanduk yang menjadi alat peraga kampanye (APK) itu langsung ditangani pihak KPU selaku penyelenggara pilkada. Biasanya, pengadaan APK langsung ditunjuk oleh pihak KPU, tidak semua dibagi rata,” ucap Abdul Azis kepada jejakrekam.com, Selasa (29/9/2020).
BACA : Dijatah APK dan Bahan Kampanye, KPU Larang Cantumkan Foto Presiden-Wapres
Ia mengakui di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), rata-rata omzet pembuatan dan penjualan media reklame itu hanya berkisar 30 persen. Jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kebanyakan para pemesan itu adalah pemilik usaha seperti toko, kios dan lainnya. Kalau dari tim sukses atau pemenangan calon sangat minim. Mungkin, mereka sudah ada langganan untuk pembuatan dan pencetakan media kampanye dan sosialisasi calon itu,” kata Abdul Azis.
Senada itu, karyawati toko Sinar Mas di Jalan Hasanuddin HM, Syarifah Bahasyim mengakui belum ada permintaan yang melonjak tajam saat pilkada yang tengah berlangsung seperti sekarang.
“Kebanyakan yang datang hanya menanyakan harga pembuatan desain dan percetakannya. Ya, seperti banner, baliho dan spanduk. Tidak ada yang pesan langsung di sini,” kata Syarifah.
Begitu pula, pemilih counter Restu Guru (RG) Promosindo di Jalan A Yani Km 1,5 Banjarmasin, Mas Yo mengakui pemerintaan digital printing atau advertising di tengah pilkada, tidak terlalu tinggi.
“Masih standar, walaupun ada pesanan untuk pembuatan baliho, spanduk dan banner para calon kepala daerah, toh kisarannya hanya sekitar 30 persen,” ucap Mas Yo.
BACA JUGA : Tergantung Gelar Perkara, Kasus Baliho Bando Bisa Naik ke Tahap Penyidikan
Meski memiliki banyak cabang, toh Yo mengakui kebanyakan para pelanggan adalah warga biasa atau dari berbagai perusahaan, bukan datang dari tim sukses, partai politik maupun lembaga penyelenggara pilkada.
“Terbanyak hanya mencetak kartu nama dan banner nama toko atau kios. Termasuk, dari instansi pemerintahan dan swasta. Dibanding saat Pemilu 2019, baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden, jauh lebih banyak. Kalau musim pilkada ini, tidak terlalu banyak orderan,” ucapnya.(jejakrekam)