RENCANA sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) bermodel studi komparasi, menuai kritikan.
PAKAR komunikasi politik dan kebijakan Universitas Indonesia, Dr MS Shiddiq menilai tidak elok para wakil rakyat di DPRD Kalsel itu berkegiatan ke luar daerah di saat kondisi keprihatinan yang dialami masyarakat.
Terlebih lagi, diagendakan studi komparasi ini digelar dua kali selama bulan Juni dengan tujuan Jakarta, Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Samarinda (Kalimantan Timur).
“Tak elok rasanya mereka yang mengaku wakil rakyat tak memiliki empati pada persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” ujar Shiddiq kepada jejakrekam di Banjarmasin, Selasa (26/05/20).
BACA : Dibiayai Rp 2,5 Juta per Kepala, Sebelum Berangkat 55 Anggota DPRD Kalsel Jalani Tes Swab Covid-19
Shiddiq mengaku heran dengan keputusan DPRD Kalsel, yang tidak mempertimbangan situasi yang tengah dihadapi masyarakat, ketika memutuskan studi banding meninggalkan Banua.
Dia juga mempertanyakan apa urgensi kunjungan kerja yang akan dilakukan para wakil rakyat itu. “Urgensinya kunjungan kerja itu untuk apa dan siapa? Bukankah mereka duduk di sana mewakili masyarakat yang sekarang sedang dirundung masalah,” imbuhnya.
Jika memang pertimbangannya kunjungan kerja itu adalah untuk menggali informasi dan berbagi pengalaman dari daerah yang dikunjungi. Termasuk bagaimana mekanisme menghadapi pandemic Covid-19, diungkapkan Shiddiq justru banyak saluran yang bisa dilakukan. Salah satunya melalui metode daring.
BACA JUGA : Masih Pandemi Covid-19, DPRD Kalsel Tetap Nekat Bertolak ke Jakarta, Kalteng dan Kaltim
“Mestinya DPRD Kalsel bisa memilih opsi melakukan komunikasi daring dengan daerah yang akan dikunjungi, toh informasi apapun bisa langsung didapatkan secara realtime. Artinya, cukup aneh jika mereka memaksakan diri berangkat untuk hal yang bisa dilakukan secara daring,” katanya.
Shiddiq yang juga Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Kalimantan (JIMka) ini juga menyebut, sebagai wakil rakyat semestinya mereka memberi contoh kepada masyarakat. Ini agar menaati aturan soal pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditentukan pemerintah pusat.
“Mereka kan paham aturan, harusnya beri contoh dong, bagaimanya sebagusnya melaksanakan tugas di saat kondisi memang belum memungkinkan. Jika mereka saja tidak bisa memberikan contoh yang benar, bagaimana kita bisa berharap masyarakat mematuhi aturan yang semestinya diikuti,” kritiknya.
BACA JUGA : DPRD Kalsel Akan Langsung Monitor Penanganan Covid-19 Dan Pastikan Stimulus Bantuan
Apalagi, lanjut Shiddiq, salah satu daerah tujuan kunjungan kerja adalah Jakarta yang menetapkan ketentuan PSBB secara ketat. Bahkan, membatasi keluar masuk orang dari dan menuju DKI Jakarta. Belum lagi jika mengacu pada Surat Edarar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 yang membatasi orang bepergian dari dan menuju suatu daerah.
“Saya pikir daripada membuang anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu mendesak, DPRD Kalsel lebih baik menunda kegiatan tersebut sampai kondisi memungkinkan. Atau kalau mau gunakan saja teknologi untuk menunjang kegiatan tersebut secara daring,” pungkasnya.(jejakrekam)