Foto : FB Surya Noor Rakhmat
KOORDINASI unsur yang terlibat dalam persiapan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Banjarbaru terus dimatangkan. Kini, Banjarbaru tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putratanto.
BERDASAR hasil rapat koordinasi persiapan PSBB di Kota Banjarbaru pada Senin (27/4/2020) lalu, direncanakan ada 9 pos pengamanan PSBB di wilayah Kota Idaman itu.
Pos yang direncanakan akan dibangun berada di Simpang Tiga Kelurahan Bangkal Cempaka, Simpang Pembataan SPBU arah jurusan Pelaihari, SPBU Gubernur Subarjo (berbatasan dengan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar), U-Turn (belokan) Komplek Citra Graha A Yani Km 18, SPBU Pertigaan Km 17, Bundaran Amaco, Bundaran Bundaran Gardhan Hasanah Jalan Rahayu, Q Mall Banjarbaru dan Simpang Indomaret Sungai Ulin.
BACA : Tunggu Lampu Hijau Dari Kemenkes, Skenario PSBB Banjarbaru Telah Dimatangkan
Skenario yang disiapkan Banjarbaru adalah untuk personel yang terlibat dalam penanganan dan pemeriksaan pelintas jalan. Kemudian, monitoring kebutuhan pangan/pokok, serta antisipasi gangguan kamtibmas, hingga pendataan warga yang menerima bantuan sosial.
Wakil Walikota Banjarbaru Dharmawan Jaya Setiawan mengakui adanya skenario untuk rencana penerapan PSBB tersebut. Ini mengingat, Banjarbaru kini juga telah memasuki zona merah. Tercatat per Kamis (7/5/2020) pukul 16.00 Wita berdasar data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, ada 122 orang dalam pemantauan (ODP), dan satu pasien dalam pengawasan (PDP).
Sementara, untuk orang positif terinfeksi Covid-19 terdata 25 orang secara kumulatif, terdiri dari 21 pasien dalam perawatan dan 4 orang dinyatakan telah sembuh.
“Semua langsung koordinasi langsung ditangani Pak Walikota (Nadjmi Adhani). Memang, sudah ada beberapa kali rapat untuk persiapan PSBB di Banjarbaru,” ucap Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan kepada jejakrekam.com, Kamis (7/5/2020).
BACA JUGA : Komnas HAM Dukung Penerapan PSBB Banjarmasin dan Daerah Penyangga
Sebelumnya, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengatakan telah melibatkan semua unsur untuk persiapan usulan penerapan PSBB agar memenuhi persyaratan yang diminta Menteri Kesehatan. Persiapan ini menyangkut data dari kajian epidemiologi, personel yang akan terlibat dan titik-titik zona pengawasan.
“Terutama lagi untuk kesiapan dana jaring pengaman sosial (JPS) berdasar kajian dan konfirmasi ke SKPD terkait hingga PMI,” tuturnya.(jejakrekam)