Foto : Dokumentasi
KETUA DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menegaskan posisi partainya masih menentukan di belantika politik Kalimantan Selatan. Koalisi PPP-Golkar yang pernah berjaya dalam beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, kembali coba dirajut.
“SEDERHANA saja, PPP sadar diri hanya punya tiga kursi di DPRD Kalimantan Selatan dari hasil Pemilu 2019 lalu. Namun, PPP jelas punya massa yang militan, makanya jika Golkar ingin menjalin koalisi, tentu ada dua skenario yang bisa ditawarkan,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Rabu (8/1/2020).
Politisi gaek Ka’bah ini mengistilahkan ada koalisi permanen, artinya PPP bersama Golkar menjalin kongsi politik di semua pilkada yang dihelat di Kalimantan Selatan.
“Dari pemilihan gubernur-wakil gubernur, walikota-wakil walikota hingga bupati-wakil bupati pada pilkada 2020 mendatang. Jika tidak, koalisi cacap lapas (celup lepas), layaknya menikmati kue kering atau gabin, bisa dilakukan di pilkada ini,” kata Syaifullah Tamliha.
BACA : Serius Jajaki Pilwali Banjarmasin, Anang Rosadi Bertemu Elite PPP
Menurut dia, walau saat ini, PPP belum menawarkan kader sebagai pendamping petahana, Gubernur Sahbirin Noor yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, toh partai Ka’bah masih punya kans untuk membentuk koalisi baru.
Hitung-hitungan Syaifullah, PPP di Banjarmasin punya dua kursi, kemudian empat kursi di DPRD Banjarbaru, lima kursi di DPRD Banjar, tiga kursi di DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), lima kursi di DPRD Balangan, empat kursi di DPRD Kotabaru dan terakhir satu kursi di DPRD Tanah Bumbu.
“Nah, dari tujuh kabupaten dan kota di Kalsel yang menggelar pilkada. Termasuk, pemilihan gubernur-wakil gubernur, PPP punya kursi yang bisa jadi parpol pengusung dengan berkoalisi,” tutur Syaifullah.
BACA JUGA : Punya Hubungan Historis, Gusti Iskandar Berharap PPP Usung Dirinya di Pilgub Kalsel
Ia mengakui awalnya ada tawaran PPP bakal berkongsi dengan PDI Perjuangan. Hanya saja, hingga detik ini disebutkan Syaifullah, belum ada kejelasan.
“Jika Golkar ingin berkoalisi dengan PPP, maka harus koalisi permanen. Atau, koalisi calap lapas, artinya tidak merata di gelaran pilkada,” ucapnya.
Mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini mencontohkan di Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin bisa menjadi calon walikota berpasangan dengan kader Golkar, AR Iwansyah di posisi wakil walikota. Atau di Pilkada Balangan, kader PPP Abdul Hadi (Wakil Ketua DPRD Balangan) bisa jadi calon wakil bupati, sedangkan posisinya bupati ditempati jago Golkar.
“Ini juga bisa terbentuk di Banjarmasin, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, serta daerah lainnya yang menggelar pilkada. Tentunya, kami tak ingin justru mendukung pasangan calon berasal dari parpol yang sama,” cetus Syaifullah.
BACA LAGI : Disebut Masuk Parpol Pengusung Saban-Habib Didil, PPP Membantah
Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan dalam koalisi politik sangat jelas bernuansa bagi-bagi kekuasaan, sehingga PPP tentu harus mendapat jatah, bukan hanya jadi parpol pengsung tanpa dapat apa-apa.
Dia mencontohkan ada dua kader Golkar yang melamar ke PPP Banjarmasin, yakni Hj Ananda (Wakil Ketua DPRD Banjarmasin) dan Anang Rosadi Adenansi. Namun, menurut Syaifullah, dalam politik tentu banyak pertimbangan untuk mengusung atau mendukung figur.
“Secara pribadi, saya mendukung saudara Anang Rosadi. Namun, dalam penentuan figur yang dipilih aspek subjektivitas tidak bisa terpisahkan. Bukan masalah mahar politik, namun banyak pertimbangan yang menentukan,” tegas Syaifullah.
BACA LAGI : Aditya Sudah Kantongi Restu, PPP Yakin Ada Kejutan Baru di Pilgub Kalsel
Ia menekankan berdasar hasil Mukernas PPP di Jakarta pada 14-15 Desember 2019, ditegaskan partainya tanpa mahar. Hanya saja, menurut Syaifullah, untuk biaya politik seperti penyiapan para saksi dan lainnya masih dibenarkan dalam suksesi pilkada.
“Beda jika mahar politik itu masuk kantong pengurus baik DPP, DPW atau DPC PPP, jelas itu dilarang berdasar hasil mukernas. Ongkos politik yang diminta terkait dengan operasional pilkada untuk pemenangan sang calon,” imbuhnya.(jejakrekam)