Foto : Dok Banser Banjarmasin
GERAKAN Rabu Putih yang dimotori Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan untuk menerjunkan ribuan Banser dan kader menjaga tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan dan perhitungan suara Rabu, 17 April 2019 nanti, menuai pro dan kontra.
GERAKAN Rabu Putih pun dimaksudkan ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk melawan intimidasi dan menciptakan rasa aman pada hari H, serta mendorong partisipasi pemilih agar menyalurkan hak suaranya.
Divisi Hukum Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf Amin Kalimantan Selatan, Fazlur Rahman menyambut positif gerakan Rabu Putih yang dimotori GP Ansor-Banser Kalsel itu.
BACA : Deklarasikan Gerakan Rabu Putih, GP Ansor Siapkan 3.000 Banser Jaga TPS
“Memang, saat hari pemungutan suara nanti, TPS sangat rawan adanya intimidasi. Apalagi, ada tindakan untuk mengarahkan memilih parpol atau calon tertentu, sehingga pengamanan yang dilakukan GP Ansor melalui Banser, patut didukung guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan,” kata Fazlur Rahman kepada jejakrekam.com, Senin (8/4/2019).
Dia menyebut peristiwa yang terjadi saat Pilgub DKI Jakarta pada 2017 bisa menjadi gambaran, adanya intimidasi terhadap pemilih di sejumlah TPS oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut tertentu.
BACA JUGA : Bantu Polri-TNI, GP Ansor Kalsel Kerahkan Kader untuk Jaga TPS
“Upaya ini dilakukan oleh oknum pendukung calon gubernur tertentu, dimobilisir bahkan ada tindakan yang menjurus intimidasi ingin memenangkan paslon tertentu. Hal ini tentu tidak kita inginkan terjadi pada Pileg dan Pilpres 2019, khususnya di Kalsel,” kata Ketua KNPI Kalsel ini.
Sementara itu, Koordinator Relawan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Kalsel HM Lutfi Saifuddin justru menyarankan agar GP Ansor Kalsel tidak perlu menggalang massa untuk menjaga TPS. Sebab, menurut dia, sesuai prosedur yang ada, pengamanan TPS sudah dijaga aparat Polri dan dibackup TNI, serta adanya dua personel Satlinmas.
“Ini belum ditambah adanya pengawas TPS yang diturunkan jajaran Bawaslu. Jadi, sudah ada pihak yang berwenang untuk menjaga agar TPS benar-benar aman dan tidak ada tindakan intimidasi dari siapa pun,” tegas Lutfi.
BACA LAGI : Dua Satlinmas Jaga Satu TPS, Polisi Kawal Pengamanan Pemungutan Suara
Anggota DPRD Kalsel ini hakkul yakin kepercayaan masyarakat terhadap peran aparat keamanan, terutama Polri sudah cukup tinggi, jangan sampai hal semacam itu justru memancing reaksi publik.
“Kami takutnya dengan gerakan GP Ansor dengan Bansernya menerjunkan personel menjaga TPS, justru diikuti ormas lainnya. Yang kita khawatirkan malah rawan terjadi friksi di lapangan. Jadi, sebaiknya, saya sarankan alangkah baiknya GP Ansor tak perlu ikut mengamankan TPS,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini.(jejakrekam)