Foto : Istimewa
MEMPERKUAT LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat), USAID memberikan dukungan berupa pendampingan kepada Pemkot Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.
GUNA lebih memperkuat program tersebut, USAID melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. Hal tersebut dilakukan karena Ombudsman juga mengawal keterhubungan seluruh pelayanan publik di Kalimantan Selatan, terutama pelayanan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel dan Pemprov Kalsel.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid mengatakan, kunjungan USAID dalam rangka sharing informasi tentang perkembangan LAPOR. Menurut Ombudsman, progresnya cukup baik. Indikatornya, semakin banyak masyarakat yang menyampaikan laporan melalui aplikasi LAPOR, dan laporan di Ombudsman berkurang.
“Ombudsman juga selalu mensyaratkan agar pelapor yang datang ke Ombudsman untuk komplain terlebih dahulu melalui aplikasi LAPOR,” kata Noorhalis.
Deputi Director USAID Indonesia Anders Mantius mengatakan, menggali dampak penguatan yang dilakukan USAID terhadap kemajuan integrasi LAPOR di seluruh instansi pelayanan publik. Dia juga menanyakan daerah-daerah strategis yang dapat didukung oleh USAID dalam memperkuat integrasi LAPOR, sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
BACA : Dinas PUPR Banjarmasin Mendominasi Laporan Pengaduan Masyarakat
Bagi Ombudsman, sangat penting untuk memperkuat pemerintah daerah, karena ada banyak keterbatasan dalam menerapkan LAPOR, terutama soal sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasana. Selain memperkuat pelaksana di masing-masing petugas penyelenggara pelayanan publik, juga memperkuat masyarakat agar peduli dan berpatisipasi untuk terus kritis terhadap masalah pelayanan publik.
Selain tim USAID, hadir pula dalam koordinasi tersebut Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemenkumham Zakaria dan Rena.
Mereka menggali soal peran Ombudsman dalam mendorong percepatan integrasi LAPOR. Noorhalis mengatakan, Ombudsman sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan secara berkala melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan LAPOR di tiap kabupaten dan kota.
Evaluasi ini juga melibatkan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi juga bertanggungjawab untuk mendorong percepatan integrasi tersebut. Selain itu, dalam survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman, juga mensyaratkan agar instansi pelayanan publik menyediakan unit pengaduan pelayanan dan terintegrasi dalam LAPOR.
Pada Selasa (9/4/2019), USAID melakukan penandatangan komitmen dan bimibingan teknis LAPOR di lingkungan Pemkot Banjarmasin sebagai bentuk dukungan yang diberikan USAID dalam mempercepat pelaksanaan LAPOR.
“Sekalipun Pemkot Banjarmasin sudah lebih satu tahun terintegrasi dengan LAPOR, namun komitmen dan bimbingan teknis masih harus dilakukan sehingga secara substansi, laporan dapat diselesaikan sesuai harapan,” ujar Irfan mitra USAID Program Cegah yang selama satu tahun ini mendampingi Pemkot Banjarmasin dan Pemprov Kalsel dalam penerapan aplikasi LAPOR.(jejakrekam)