BAK sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rencana pemerintah untuk menghapus tunjangan profesional bagi guru swasta dikhawatirkan akan berdampak pada mutu pendidikan di sekolah. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik tersebut.
KEKHAWATIRAN ini disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (11/7/2017). Ia menyarankan agar Pemprov Kalimantan Selatan segera menindaklanjuti rencana pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana bagi tunjangan guru swasta, sehingga tak berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. “Kami juga menyarankan agar para guru segera membicarakan masalah ini dengan Pemprov Kalsel, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan,” ujar Yazidie Fauzi.
Dengan beraudensi, legislator PKB hakkul yakin akan ada jalan keluar menyangkut alokasi anggaran bagi guru swasta yang selama ini tak menikmati tunjangan dari daerah. “Namun, sebelumnya bisa dicari aturannya karena berkaitan dengan anggaran. Sedangkan, kewenangan anggaran juga berada di tangan eksekutif untuk proses penganggaran dan pencairannya,” tuturnya.
Mantan Ketua KNPI Kalsel ini menyatakan DPRD mendukung langkah para guru dan siap membackup, agar insentif bagi guru khusus di sekolah swasta ini bisa mendapat jatah serupa dengan guru di sekolah negeri.“Kami khawatirkan jika tunjangan bagi guru ini merosot drastis, tentu semangat mengajar mereka akan turun dan berpengaruh terhadap mutu pendidikan,” imbuh Yazidie. (jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi GS
Foto : Kesekolah.com