ACT

Toleransi Pemilih Kalsel Masih Tinggi dengan Politik Uang

0 530

HASIL survei yang dilakukan mantan komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr Muhammad, ternyata menunjukkan konsentrasi massa pemilih yang toleran dengan politik uang (money politics) masih tinggi di Kalsel, terutama di Banjarmasin dan Banjarbaru.

FAKTA itu diungkap Dr Muhammad yang merupakan caleg Partai Gerindra untuk DPR RI dapil Kalsel 2 dalam diskusi politik di Sekretariat Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Kamis (31/1/2019).

Menurut Muhammad, dari hasil survei dan penyebaran kuisioner kepada responden di 52 kelurahan di Banjarmasin serta beberapa kelurahan di Banjarbaru, sebagai pembanding, justru menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

BACA :  Politik Uang Jadikan Masyarakat Pragmatis Dalam Memilih Wakilnya

“Jadi, dari semua jawaban yang disebar kepada ratusan responden itu sebanyak 65 persen menentukan pilihan masih dipengaruhi uang. Sisanya, hanya 35 persen yang memilih berdasar pertimbangan rasional. Ini terjadi di Banjarmasin, berbeda dengan Banjarbaru yang relatif lebih rendah,” papar Muhammad.

Dosen STIH Sultan Adam ini mengungkapkan kantong-kantong pemilih yang menghendaki suaranya dibeli dengan sejumlah uang, terjadi di kawasan pelosok atau pinggiran kota.

“Sedang, mayoritas responden yang berpendidikan tinggi serta berafiliasi kepada ormas tertentu, menentukan pilihan dalam Pemilu 2019 berdasar figur caleg, rekam jejak serta visi-misinya,” papar Muhammad.

BACA JUGA :  Itjima Ulama ke-6 Hasilkan 25 Fatwa, Politik Uang Haram dan Definisi Perzinahan Diperluas

Hal ini diakui juga advokat merupakan gambaran begitu pragmatisnya pemilih yang ada di wilayah perkotaan. Ternyata, beber Muhammad, virus semacam ini juga menular di kawasan pedesaan atau pelosok kampung.

“Inilah mengapa akhirnya biaya politik seorang caleg tinggi, karena tipikal pemilih kita masih tinggi toleransi dengan politik uang. Kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa mengubah paradigma berpikir masyarakat kita,” ungkap Muhammad.

BACA JUGA :  Prihatin, Politik Uang Indonesia Rangking Ketiga Dunia

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Dr Muhammad Uhaib As’ad, fakta itu telah menunjukkan kegagalan demokrasi di Kalsel.

“Hal ini juga imbas dari ketika demokrasi kita tersandera para pemilik modal. Sudah menjadi rahasia umum, jika kekuatan modal menguasai semua lini kekuatan politik di Kalsel, terutama parpol peserta Pemilu 2019,” kata doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.

Dosen FISIP Uniska MAB ini mengatakan tugas berat menanti lembaga penyelenggara Pemilu 2019, baik KPU maupun Bawaslu Kalsel dalam mengawasi politik uang yang akan gencar jelang hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019) mendatang.

BACA LAGI :  Politik Uang Rusak Demokrasi, Lahirkan Pemimpin Korup

“Bagaimana bisa kita berharap kepada wakil rakyat kita, kalau massa pemilih justru lebih mementingkan uang dibandingkan menilai kualitas seorang calon legislatif. Jangan sampai demokrasi kita di Kalsel itu merupakan demokrasi hitam,  ketika kuasa uang bisa membeli segalanya, termasuk suara rakyat sebagai pemegang kekuasan sebenarnya,” tutur Uhaib As’ad.

Diskusi pun makin menarik karena menghadirkan beberapa akademisi dari Uniska dan perguruan tinggi lainnya mengupas kondisi demokrasi di Kalsel di lembaga yang dibangun Uhaib As’ad dan kawan-kawan itu.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.