Judicial Review

BERKAS gugatan uji materi (judicial review) UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan diajukan Borneo Law Firm (BLF) Banjarmasin, ternyata telah diterima Mahkamah Konstitusi (MK). HAL ini setelah Panitera MK Muhidin…

KETUA Forum Kota (Forkot) Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, Ketua Kadin Banjarmasin, M Akbar Utomo, serta Direktur Borneo Law Firm M Pazri telah menyerahkan kelengkapan berkas gugatan judicial review UU Provinsi Kalimantan Selatan ke…

DELAPAN fraksi partai di DPRD Banjarmasin mendukung permohonan judicial review UU Ibukota Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi yang rencananya dilayangkan oleh sejumlah pihak. BANYAK pihak, termasuk Pemkot Banjarmasin, tidak merasa…

PASAL 4 UU Provinsi Kalsel versi tipis dengan 8 pasal dan 3 bab berisi frasa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di kota Banjarbaru, jadi sorotan. NAMUN, dari versi Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian DPR…

WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina, tengah memantapkan diri untuk mengajukan gugatan atau judicial review atas Undang-Undang Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masih ada waktu sekitar 45 hari untuk mematangkan langkah ini. KABAR…