Judicial Review

DELAPAN fraksi partai di DPRD Banjarmasin mendukung permohonan judicial review UU Ibukota Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi yang rencananya dilayangkan oleh sejumlah pihak. BANYAK pihak, termasuk Pemkot Banjarmasin, tidak merasa…

PASAL 4 UU Provinsi Kalsel versi tipis dengan 8 pasal dan 3 bab berisi frasa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di kota Banjarbaru, jadi sorotan. NAMUN, dari versi Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian DPR…

WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina, tengah memantapkan diri untuk mengajukan gugatan atau judicial review atas Undang-Undang Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masih ada waktu sekitar 45 hari untuk mematangkan langkah ini. KABAR…

KETUA DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya menegaskan tak sependapat dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru. “KAMI sependapat dengan pernyataan Walikota Ibnu Sina untuk segera diuji publik soal pemindahan…

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Banjarmasin mendukung dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait adanya gelombang penolakan masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kalimantan Selatan (Kalsel) ke…