Sorot Problema Kota, 5 Wakil Rakyat DPRD Banjarmasin Helat Refleksi Akhir Tahun 2021
LIMA wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin membeber refleksi akhir tahun 2021 dan menyongsong asa 2022. Berbagai problema kota pun dibedah dalam diskusi santai di Kafe 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Banjarmasin, Sabtu (1/1/2022).
PARA legislator yang dikenal bersuara kritis adalah Sukhrowardi (Fraksi Golkar), Arufah Arief (Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan), Saut Nathan Samosir (FPDIP), Muhammad Isnaini (Fraksi Gerindra) dan Hendra (Fraksi PKS). Refleksi akhir tahun 2021 dan menyongsong asa baru ini digelar jejakrekam.com bersama Kafe 99 Trisakti.
Diawali anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Sukhrowardi menyoroti soal pengawalan program yang dibidangi komisi infrastruktur.
“Pada tahun 2021, ada dua proyek yang jadi sorotan yakni Jembatan Bromo dan Jembatan Gerilya-Kelayan (Jembatan Kuning) dan Jembatan HKSN yang hingga akhir tahun belum selesai. Jembatan Bromo merupakan program dari Ibnu Sina-Hermansyah saat menjabat Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin, dan Jembatan HKSN di masa kepemimpinan periode kedua Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor,” kata Sukhrowardi dalam ekspose kinerja DPRD Banjarmasin di hadapan awak media.
BACA : Anggaran Dinkes Banjarmasin Gede, Komisi IV DPRD Banjarmasin: Kasus HKN Tak Boleh Terulang Lagi
Dalam catatan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin justru proyek Jembatan HKSN yang telah menelan dana puluhan miliar masih belum tuntas hingga memasuki tahun 2022. “Proyek ini akan terus kita kawal agar bisa dinikmati masyarakat,” ucap Sukhrowardi.
Senada Sukhrowardi, Ketua Bapemda Perda DPRD Banjarmasin Arufah Arief mengungkapkan soal penuntasan dua produk hukum yang jadi acuan pembangunan dan penataan kota yakni Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dua perda ini bisa dituntaskan pada 2021. Ini penting bagi dewan karena dengan dua dokumen ini bisa mengawasi jalannya roda pembangunan daerah,” kata Wakil Ketua DPW PPP Kalsel ini.
Giliran Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin dari Fraksi PDIP, Saut Nathan Samosir menyorot soal perizinan tempat hiburan malam (THM) serta tumpang tindihnya peraturan daerah terkait hal itu. Bahkan, Saut juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi kota terutama dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) hingga kebocoran yang terjadi.
BACA JUGA : ‘Tebang’ Bando A Yani, Anggota Banggar DPRD Banjarmasin Ancam Jegal Anggaran Penertiban Di RAPBD 2022
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Muhammad Isnaini mengawali dengan persoalan banjir yang dialami Kalsel termasuk kota pada awal tahun 2021, hingga berdampak pada kerusakan infrastruktur.
“Ketika Banjarmasin harus menghadapi persoalan pada infrastruktur justru yang mengemuka ada tindakan terhadap pembongkaran baliho bando. DPRD disorot terlalu pro kepada pengusaha. Padahal, bukan itu persoalannya, kami mengingatkan pemerintah kota, tidak ada larangan terkait hal itu, apalagi dalam perda yang jadi acuan hukumnya,” papar Isnaini.
BACA JUGA : Banjir Selalu Berulang, Walikota Ibnu Sina Dinilai Tak Serius Tangani Normalisasi Sungai
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin dari Fraksi PKS, Hendra mengakui pada tahun 2021, publik dihebohkan soal pungutan iuran Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Dinas Kesehatan Banjarmasin.
“Ironisnya, pada 2020 lalu, justru HKN diisi dengan aksi joget-joget dan memicu kerumuman di saat pandemi. Kemudian, berlanjut lagi pada 2021 dengan hebohnya soal iuran atau sumbangan wajib untuk peringatan HKN. Ini menjadi catatan kami,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banjarmasin.
Menariknya dalam catatan akhir tahun dan refleksi, begitu banyak problema kota yang dibedah para wakil rakyat edisi Pemilu 2019 ini. Bahkan, mereka juga menyodorkan solusi yang baik karena Banjarmasin merupakan kota milik bersama, bukan milik walikota maupun dewan.(jejakrekam)