Disetujui Jampidum, 2 Kasus Dugaan Tindak Pidana Diselesaikan Melalui Restorative Justice

SETELAH disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr Fadil Zumhana, Kejaksaan Tinggi Kalsel kembali menyelesaikan dua perkara dugaan tindak pidana di luar pengadilan melalui penerapan keadilan restoratif (restorative justice), Rabu (13/3/2024).

ADAPUN kedua perkara tersebut yakni, perkara penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, dengan tersangka Hendra yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Ketika itu yang bersangkutan memukul Rusmidah karena tidak mau meminjamkan uang sebesar Rp 15 ribu.

Selain itu ada perkara yang ditangani Kejari Banjarbaru, dengan tersangka Framuja yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Subsidiair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

BACA : Kejaksaan Negeri HSS Bebaskan Tersangka Melalui Restorative Justice

Ketika itu, Framuja berselisih dengan isterinya yakni Nurhidayah dan terjadi pemukulan. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Nurhidayah akhirnya melapor ke pihak kepolisian.

Syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  terpenuhi karena kedua terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan ancaman tindak pidana dibawah lima tahun.

Kemudian telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan terdakwa dengan cara mengganti kerugian korban, mengembalikan barang yang diambil dari korban dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa.

BACA JUGA :  Perdana Di Kalsel, Desa Lungau Jadi Kampung Restorative Justice

Plt Kajati Kalsel, Akhmad Yani, melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Yuni Priyono mengatakan, penghentian perkara sesuai dengan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah berkoordinasi dengan pihak penyidik yang menangani perkara tersebut.

“Penerapan restoratif justice tidak mudah. Ada ketentuan, diantaranya sudah ada perdamaian, korban memaafkan perbuatan tersangka, adanya ganti rugi, dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana nilainya tidak lebih dari Rp 2,5 juta serta perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka baru pertama kali,” pungkas Yuni Priyono.(jejakrekam)