POLEMIK keuangan yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin di Tahun 2024 ini, membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dipangkas. Pasalnya, hutang warisan dari proyek di tahun lalu mencapai Rp 300 miliar.
OPSI refocusing anggaran pun bergulir. Mau tak mau opsi ini harus dilakukan, untuk dapat membayarkan hutang kepada pihak ketiga ini.
Sebelummya Pemkot Banjarmasin, menjanjikan kepada pihak ketiga, baik kontraktor, konsultan, hingga vendor. Pembayaran ini akan dilakukan Februari atau Maret 2024. Hal ini menunggu, beberapa proses mekanisme yang harus dilakukan. Utamanya menunggu transfer dana bagi hasil pusat dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF), yang masih tertahan sebanyak Rp 188 miliar.
BACA: Refocusing Anggaran Dan Hilangnya Potensi APBD Jadi Warning Pemkot Banjarmasin
Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina pun menerangkan, pencairan dana TDF sebesar Rp 188 miliar dari pusat ini, kemungkinan besar baru bisa dilakukan pada awal bulan Maret mendatang. “Tapi meski begitu, kas kita sudah terisi,” ucapnya, Rabu (21/2/2024).
Dikatakannya, berdasarkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, kas daerah yang dimiliki Pemkot sudah mencapai Rp 200 miliar. “Tapi masih belum bisa dibayarkan sekarang, karena memang menunggu mekanisme yang ada,” tuturnya.
Saat ini, untuk dapat membayarkan hutang. Pemkot Banjarmasin harus menuntaskan refocusing anggaran. Dimana dalam prosesnya, refocusing anggaran ini baru selesai direview oleh inspektorat. “Baru nanti kemudian kita sampaikan laporan keuangan kepada BPK RI,” tuturnya.
“Kemudian menyesuaikan di setiap SKPD keuangan kita, baru kemudian di refocusing. Lalu di Perwali-kan nanti di penjabaran APBD,” sambungnya.
“Otomatis karena nanti Perwali-nya akan menyesuaikan di penjabaran, target PAD juga harus kita rasionalisasikan,” ucapnya lagi.
Rasionalisasi target PAD ini nanti dijabarkannya, akan menyesuaikan dari total jumlah keseluruhan belanja, setelah dilakukannya refocusing. “Belanja kita berapa kurangnya, kemudian target PAD harus dirasionalisasikan. Supaya jangan sampai nanti tidak tercapai,” jelasnya.
“Sebenarnya ringkasnya sederhana saja, kita harus tahu berapa pendapatan. Pendapatan sekian belanja ya sekian. Kalaupun ada lebih ya potong belanjanya,” tambahnya.
Terkait kisaran berapa nanti yang akan dipotong, dirinya belum bisa menjelaskan detailnya. “Nanti coba dikaji lagi. Karena ini kan terkait berapa yang harus di refocusing, mungkin Rp 100 miliar-an lah,” tutupnya.
BACA JUGA: Balai Kota Didemo KAKI Kalsel, Tuntut Tunggakan Pembayaran Proyek Tahun 2023 Dituntaskan
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Eddy Wibowo membenarkan bahwa hutang yang dimiliki pemkot baru bisa dibayarkan bulan Maret nanti.
Terkait opsi lain, dikabarkan pemkot juga menjembatani kontraktor agar meminjam dana terlebih dahulu ke bank. Hal ini dilakukan apabila memang, dana yang dibutuhkan sangat mendesak.
Terkait hal itu, Edy pun juga membenarkannya. “Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa kontraktor. Karena informasinya, kontraktor sangat membutuhkan dana untuk kegiatan mereka,” ucapnya.
“Seperti misalnya, untuk membayar material, upah buruh, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Namun, tawaran itu menurutnya, hanya berlaku bagi kontraktor mana yang mau, serta siap menghadapi segala konsekuensi. “Kami hanya menawarkan. Tidak semua kontraktor yang mau. Jadi tidak ada paksaan,” ungkapnya.
“Namanya peminjaman di bank, tentu ada bunga. Hanya saja, nilainya mungkin agak rendah,” tambah Edy.
Disinggung berapa jumlah total nominal pinjaman yang dilakukan oleh kontraktor, Edy menyebut kisarannya mencapai Rp 60 miliar.(jejakrekam)