PEMERATAAN pembangunan banyak yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kawasan Banjarmasin Selatan, yang di gelar di kantor kecamatan setempat, Selasa (6/2/2024).
DIUNGKAPKAN oleh Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, bahwa dari sekian banyaknya aspirasi yang disampaikan saat itu, ada beberapa fokus yang akan pihaknya segera sampaikan ke pemerintah kota (Pemkot), untuk bisa diselesaikan.
“Tadi terkait bansos, serta pemerataan pembangunan. Memang di selatan ini masih banyak yang harus dikerjakan,” ucapnya, kepada jejakrekam.com, selepas musrenbang.
Mengingat, luasan Banjarmasin Selatan yang mencakup 40 persen dari luas total Kota Banjarmasin. Namun, dirinya mengungkapkan bahwa tentang usulan pembuatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah selatan, akan menjadi fokus utama yang akan dirembukkan.
BACA: Pagar Beton Instalasi Farmasi Dinkes Ambruk, Kejari Banjarmasin Lakukan Penyelidikan
Karena menurutnya, aspek masalah pendidikan ini adalah hal yang paling penting untuk diselesaikan. “Ini memang konsen kita sejak dulu, karena di sini kemiskinan, putus sekolah, hingga pernikahan dini tinggi,” jelasnya.
“Yang tentunya ini berdampak terhadap stunting, dan ke semua aspek kehidupan masyarakat. Efek domino lah terhadap kesejahteraan,” sambungnya.
Oleh karenanya, berdasarkan hemat pihaknya untuk bisa menekan dan mengurangi fenomena domino itu, aspek pendidikan harus bisa diperbaiki di daerah selatan. “Yakni dengan pendidikan vokasi atau kejuruan, karena meskipun mereka lulus hanya memiliki ijazah setingkat SMA. Tapi mereka memiliki skill dan keterampilan untuk bisa langsung bekerja,” jelasnya.
Keinginan untuk bisa segera membangun SMK ini pun, juga didorong karena saat ini hanya Banjarmasin Selatan saja yang belum memiliki sekolah kejuruan negeri di Banjarmasin.
Terkait dengan kesiapan untuk pembangunan ini dikatakan Firdaus, saat ini tengah mencari lahan yang bisa digunakan untuk membangun. “Karena SMK ini ranahnya provinsi, jadi kita tinggal menyiapkan lahan untuk dihibahkan, sekitar 2 hektare lah. Jadi untuk pembangunan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Dan untuk pengadaan lahan itu, dilanjutkannya setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, pada tahun ini akan dilakukan kajian terlebih dahulu. “Karena untuk mengajukan anggaran, dan bisa disetujui dewan harus ada kajian terlebih dulu,” tuturnya.
“Mungkin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan saat lahan itu ada, provinsi bisa langsung memprosesnya untuk diajukan ke pusat,” pungkasnya.
BACA JUGA: Bangun Gedung Uji Baru Rp 3,3 Miliar, Dishub Banjarmasin Kembali Usulkan Adakan Alat Uji KIR
Sementara itu, menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, Afrizaldi, ingin agar pemerintah bisa secepatnya hadir. Dalam rangka memberikan pemerataan pendidikan.
“Kita saat ini memakai sistem zonasi, tapi pemerintah belum memastikan semua wilayah di Banjarmasin tercover zonasi. Seperti di selatan ini, ada di Mantuil,” ucapnya, kepada jejakrekam.com, Selasa (6/2/2024).
Meski Afrizaldi mendesak, agar segera mungkin pembangunan SMK di Banjarmasin Selatan bisa segera dilakukan. Namun dirinya juga mengakui, masalah tupoksi menjadi penghambat saat ini. Wewenang Pemkot Banjarmasin hanya terbatas pada tingkat SMP.
“Inilah pentingnya komunikasi. Artinya harus ada kesepakatan bersama antara Pemkot Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel,” ungkapnya.
“Kita siapkan lahan untuk dihibahkan dan dibangun SMK ataupun SMA di daerah selatan Banjarmasin. Dengan catatan itu bisa masuk dalam zonasi seluruh wilayah di sana,” tutupnya.(jejakrekam)