APARATUR sipil negara (ASN) di Kabupaten Tabalong mesti harus bersabar, untuk kepastian pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 2024.
KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong Husin Ansari mengatakan, pengajuan permohonan TPP sudah diserahkan dan masih dalam proses. “Kita belum mendapat surat persetujuan dari Kemendagri. Biasanya surat itu akan keluar di akhir Februari atau awal Maret,” katanya kepada wartawan, Senin (22/1/2024).
Sementara ini, pengajuan masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan RI.
BACA: Menunggu Persetujuan Menpan RB, Formasi CPNS Dan PPPK Tabalong 2024 telah Diajukan
Disebutkan Husin Anshari, perhitungan TPP berdasarkan kelas jabatan, kondisi kerja, resiko kerja dan indikator lainnya untuk menentukan besaran nilainya.
Bahkan kompenen TPP untuk potongan pajak, sekarang ini tidak dibebankan kepada pegawai, namun ditanggung pemerintah daerah. “Kalau dulu pajak ditanggung pegawai yang bersangkutan, sekarang ditanggung pemerintah,” ungkap Husin.
TPP tidak saja diberikan pegawai sipil negara (PNS) namun juga pegawai pemerintah dengan pernjanjian kerja (PPPK) yang berhak menerima. “Memang ini ketentuannya seperti itu, jadi tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK,” ungkapnya.
Husin menambahkan, pihaknya menargetkan untuk realisasi pembayaran TPP kepada PNS dan PPPK di Tabalong awal Maret 2024. “Pembayaran perbulan, cuma ini karena persetujuan belum. Jadi untuk Januari dan Februari akan dirapel,” ungkapnya.(jejakrekam)