Tak Jaga Netralitas, Mahasiswa Ingatkan Penyelenggara Negara Jangan Jadi Contoh Buruk Bagi Generasi Muda
PARA mahasiswa tergabung dalam Duta Perubahan ANIES Kalimantan Selatan mendesak agar penyelenggara negara pada semua tingkatan bisa menjaga sikap netral dalam Pemilu 2024.
DI MATA para intelektual berbagai kampus di Banjarmasin bahwa potret aparat negara yang tak netral bisa menjadi contoh buruk bagi generasi muda.
“Jujur saya cukup ironi. Terlebih adanya (dugaan aparat negara tidak netral) sangat mencederai demokrasi kita. Hal ini juga contoh buruk bagi generasi muda,” ucap Muhammad Fajrianur kepada jejakrekam.com, Selasa (16/1/2024).
Mahasiswa Fakultas Hukum sebuah universitas di Banjarmasin ini mengungkapkan sudah banyak sekali informasi dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Hal ini terjadi di semua tingkatan mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa.
BACA : Ada 9 Poin Larangan Personel Polisi, Polda Kalsel Jamin Jaga Netralitas Pemilu 2024
“Kalau hal semacam ini terstruktur tentu sangat mencederai demokrasi. Aparat yang mendapat amanah dari masyarakat, mendapat gaji dan fasilitas dari uang rakyat justru berpihak dan mengkhianati rakyat. Kami minta penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk bertindak,” kata Fajrianur.
Menurut dia, jika ketidaknetralan penyelenggara negara hingga melakoni kecurangan pemilu justru dibiarkan akan menjadi contoh buruk atau preseden bauru bagi demokrasi.
“Kualitas demokrasi sepatutnya dijaga, jangan sampai indeks menurun jika dibiarkan terus terkhusus di Kalimantan Selatan. Sangat ironis jika kondisi itudianggap normal dan dibiarkan terus berulang, jelas kami menentang dengan keras,” ucap Fajrianur.
BACA JUGA : Soal Pelanggaran Netralitas ASN, Ketua Bawaslu RI Sebut Bawaslu Bukan Tukang Pos
Masih kata dia, jika hal semcam itu menjadi contoh buruk bagi generasi muda, tak mustahil akan terus berlanjut bahkan diikuti generasi berikutnya.
Kartika Putri, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin juga menilai perilaku tim pasangan calon yang diduga menyalahgunakan kekuasaan tak patut dicontoh. Apalagi, hal itu dilakukan dengan memberikan uang.
“Kami mendengar informasi tim paslon memberikan insentif kepada orang-orang tertentu di desa hingga ke RT dan TPS, kalau ini benar kami minta Bawaslu segera bertindak,” tegas Kartika.
BACA JUGA : Ikrar Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024, Gubernur Kalsel Ingatkan Jaga Persatuan Dan Kesatuan
Sementara itu, Jubir Darat Timnas AMIN Wilayah Kalsel H Martinus menegaskan penyelenggara negara sudah sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Saat ini, menurut Martinus, ada krisis teladan dari pemimpin dan para penyelenggara negara.
“Jangan sampai krisis keteladanan ini dibiarkan terus dan pemilu ini menentukan langkah kita kedepan,” kata mantan pejabat Pemprov Kalsel ini.
Terkait dugaan kecurangan yang dilakukan paslon tertentu, Martinus mengajak semua kontestan yang berlaga baik di Pilpres maupun Pileg 2024 pada semua tingkatan untuk instrospeksi diri.
BACA JUGA : Jaga Netralitas ASN, Bawaslu Kalsel Rangkul Kepala Daerah Tandatangani Fakta Integritas
“Jika memiliki gagasan, visi misi yang jelas dan rekam jejak yang baik, maka tanpa kecurangan pun masyarakat akan memberikan amanah kepadanya. Bahkan masyarakat yang menyumbangkan harta, tenaga dan waktunya untuk memenangkan calon pemimpin tersebut,” imbuh Martinus.
“Jadi saya kira masyarakat kita sudah cerdas dan bisa menilai. Kalau main curang berarti calon pemimpin itu merasa dirinya tidak punya gagasan dan rekam jejak yang baik sehingga tidak percaya diri untuk memenangkan kontestasi,” kata Martinus lagi.(jejakrekam)