TERDAMPAK refocusing anggaran, imbas hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin yang mencapai Rp 300 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin terpaksa hanya bisa merealisasikan renovasi pada satu puskesmas saja di tahun ini.
HAL tersebut diungkapkan oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Dinkes Banjarmasin sendiri untuk pembayaran langsung (LS) yang tertunda dari pekerjaan di Tahun 2023, mencapai Rp 23 miliar. “Ini memang sudah ada skema pembayaran. Saya harap itu bisa segera diselesaikan,” ucap Ibnu, Kamis (11/1/2023).
Dengan harapan, dari situ nantinya tidak akan terlalu banyak pekerjaan dan program yang terdampak refocusing anggaran di tahun 2024 ini.
BACA: Fisik Sudah Selesai, Puskesmas Pemurus Dalam Dan Pelambuan Tunggu Diresmikan
Skala prioritas bidang kesehatan tahun ini, rencananya Pemkot Banjarmasin akan merenovasi dua buah Puskesmas. Namun nyatanya, refocusing berdampak pada rencana tersebut.
Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Tabiun Huda menyebutkan, pihaknya hanya bisa memprioritaskan renovasi satu puskesmas saja di tahun ini, yaitu untuk Puskesmas Cempaka Putih. “Padahal kita targetkan ada dua puskesmas yang akan direnovasi tahun ini, yaitu Puskesmas Cempaka Putih dan Puskesmas Kelayan Timur. Tapi karena refocusing jadi hanya satu saja,” ungkapnya, pada Kamis (11/1/2024).
Adapun pemilihan Puskesmas Cempaka Putih yang jadi prioritas renovasi di tahun ini, dikarenakan jumlah pasien yang dilayani setiap hari cukup banyak dibandingkan kapasitas ruangannya. Sehingga membuat kondisi puskesmas menjadi cukup sempit.
BACA JUGA: Wujud Visi Misi Baiman, Pemkot Banjarmasin Tambah Fasilitas Kesehatan
Selain itu, renovasi di Puskesmas Cempaka Putih ini dinilainya harus bisa segera dilakukan. Hal ini agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sana bisa berjalan dengan maksimal.
“Sebenarnya urgent keduanya. Cuman kita utamakan Puskesmas Cempaka Putih dulu, dan satunya ditunda ke tahun depan,” katanya.
Menurutnya renovasi Puskesmas Kelayan Timur tidak bisa dilakukan melalui anggaran perubahan hingga harus ditunda. “Selain itu, program yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas itu kita tunda juga,” tutupnya.(jejakrekam)