Catatkan Rekor Capaian PAD Tertinggi Pertama Se-Indonesia, Simak Rincian PAD Pemprov Kalsel 2023
KALIMANTAN Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor menunjukkan rekor baru yang positif, yakni presentase realisasi pendapatan daerah.
PROVINSI yang berjuluk Bumi Lambung Mangkurat ini membukukan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) 2023 tertinggi pertama di Indonesia, disusul Provinsi Papua Tengah dan DKI Jakarta.
Data ini merujuk pada data hingga 15 Desember 2023, 18.00 WIB yang diolah dari Ditjen Bina Keuangan 2023, dan dijabarkan saat rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Indonesia, yang diikuti Pejabat Struktural di Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA: Tingkatkan PAD, Bapenda Kalsel Diminta untuk Terus Berinovasi
Angka capaian tersebut ditengarai telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Pemprov Kalsel yang sudah tembus target sebesar Rp 9 Triliun lebih pada 2023.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H Subhan Nor Yaumil, Selasa (19/12/2023), mengutarakan pendapatan terbukukan paling tinggi itu dikumpulkan dari semua sektor.
Utamanya, pada sektor pendapatan pajak yang didominasi pajak daerah yakni Rp 3,6 triliun, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
“Sektor PBBKB ini cukup besar yakni Rp 2 Triliun lebih atau 101,30 persen. Untuk pajak rokok, kami masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen, yang mana baru Rp 243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp 342 miliar,” urai Subhan Nor Yaumil.
Pria kelahiran Banjarmasin 21 April 1971 itu menjabarkan, pemasukan lain semisal dari retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, realisasinya mencapai Rp 19,82 miliar atau 96,54 persen.
BACA JUGA: Dana Silpa 2022 Gede Tembus Rp 1 Triliun Lebih, Ini Penjelasan Kepala Bapenda Kalsel
Adapun pemasukan dari jasa usaha ada enam komponen di dalamnya, juga melebihi target dengan capaian Rp 8,4 miliar lebih atau 106,26 persen.
Bukan hanya itu, mantan Kepala Badan Keuangan Banjarmasin itu menjelaskan, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp 52,5 miliar lebih.
Bagian laba yang dibagikan ke pemda (dividen) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp 52,1 miliar (98,69 persen), bagian laba yang dibagikan ke pemda (dividen) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp 467 juta (103,84 persen).
Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp 4,5 triliun lebih atau 99,7 persen, bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92 persen), DAU (86,20 persen), DAK (73,69 persen). Insentif daerah (50,00 persen), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya.
Bukan hanya, berhasil membukukan prosentase pendapatan tertinggi di Indonesia, pada sektor belanja juga terjadi serapan yang masuk kategori tinggi. Yakni, presentase realisasi belanjanya diangka 81, 43 persen.
BACA LAGI: Dorong Masyarakat Banua Taat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov Kalsel Lakukan Relaksasi Pajak
Kembali, ke raihan pendapatan di Kalsel yang sudah menembus target RP 9 Triliun lebih, pihak Pemprov sudah mendistribusikan dana bagi hasil ke Pemkab/ Pemkot di Kalsel dari triwulan I hingga III, sedangkan, untuk triwulan IV nanti disampaikan pada awal tahun 2024.
“Untuk dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota melalui Bapenda/Bakeuda/BPKAD. Rincian dan bukti SP2Dnya sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota,” tandas Subhan Nor Yaumil.
Disampaikannya, capaian positif ini adalah hasil kerja keras tim Pembina Unit Pendapatan Pajak Daerah (UPPD/Samsat) yang terdiri dari Bapenda, Jajaran UPPD se Kalsel, Ditlantas Polda Kalsel dan Jasa Raharja, serta SKPD pemungut PAD di Lingkup Pemprov Kalsel.(jejakrekam)