Oleh : Cecep Ramadhani
PADA 2 November 2023, situs Kementerian Pertahanan (Kemhan) dibobol oleh hacker dengan akun anonim Two2. Diduga, peretas menjual data rahasia situs Kemhan ke pasar gelap.
KASUS ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan tabulasi pemilu. Pasalnya, situs Kemhan merupakan sebuah situs yang dikelola secara profesional dan merupakan suatu situs dari sebuah lembaga puncak pertahanan Indonesia, yakni Kemenhan.
Jika situs tersebut bisa diretas, maka patut juga dipertanyakan bagaimana dengan keamanan situs di kementerian lainnya, terutama lembaga yang saat ini sangat menjadi sorotan dan tumpuan bagi sukses nya pemilu, yaitu KPU.
Peretasan situs Kemenhan menunjukkan bahwa sistem keamanan siber Indonesia masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan tabulasi pemilu, yang merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemilu.
BACA : Hacker Bjorka dan Robohnya ‘Rumah Indonesia’
Jika data pemilu bisa diretas, maka hal tersebut dapat berdampak pada integritas hasil pemilu. Hacker dapat mengubah hasil pemilu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga pemilu tidak lagi dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis dan jujur.
Pemerintah harus mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan tabulasi pemilu. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menggunakan sistem tabulasi yang lebih aman. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap sistem tabulasi tersebut.
Sekadar mengingatkan, ada beberapa kali pembobolan atau peretasan situs atau website. Ambil contoh, pada 2004 situs KPU RI pernah diretas, kemudian tiket.com dan Citilink pada 2017. Berlanjut, situs Telkomsel (2017, hingga 91 juta data Tokopedia pada 2020 dan 3 juta database Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dijebol pada 2021 lalu.
BACA JUGA : Bawaslu Kalsel Inventarisir Potensi Kecurangan Dan Kerawanan Pilkada
Ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan tabulasi Pemilu 2024 yang sangat penting, yaitu:
1. Gunakan sistem tabulasi yang lebih aman. Sistem tabulasi yang digunakan untuk mengelola data pemilu haruslah menggunakan teknologi yang aman dan mutakhir. Sistem tersebut juga harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat serta berlapis untuk mencegah serangan hacker.
– Gunakan metode enkripsi yang kuat untuk melindungi data pemilu
– Siapkan rencana kontingensi untuk menghadapi serangan siber
– Lakukan simulasi serangan siber secara berkala
2. Tingkatkan pengawasan terhadap sistem tabulasi. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap sistem tabulasi pemilu. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang keamanan siber.
3. Lakukan pelatihan keamanan siber bagi petugas pemilu Petugas pemilu yang terlibat dalam proses tabulasi haruslah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan keamanan siber yang memadai. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat dimanfaatkan oleh hacker.
4. Melakukan audit keamanan terhadap sistem tabulasi pemilu. Pemerintah perlu melakukan audit keamanan terhadap sistem tabulasi pemilu untuk mengidentifikasi celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker.
BACA JUGA : Terdata 58,38 Persen, Pemilih Milenial dan Generasi Z Dominasi DPT Pemilu 2024 Kalsel
Peretasan situs Kemenhan merupakan peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan tabulasi pemilu. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa data pemilu aman dari serangan hacker.
Dengan meningkatkan keamanan tabulasi pemilu, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi hasil pemilu. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.(jejakrekam)
Penulis adalah Anggota Forum Informasi Teknologi Banua