KAKI Kalsel Ungkap Ada Sejumlah Oknum Anggota DPRD Banjar Atur Proyek Pemda Demi Dana Pencalonan
AKSI menurunkan massa guna mendesak pengusutan dugaan penyimpangan keuangan daerah juga dihelat bersamaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Mabes Polri di Jakarta.
TAK hanya menggelar aksi turun ke jalan di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin, Kamis (14/9/2023).
Ternyata, massa Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel juga menggeber aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (14/9/2023). Tepatnya di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta.
Aksi juga digelar yang tak jauh dari kantor Kejagung masih di Kebayoran Baru, Jakarta di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Selong.
“Selain di Banjarmasin melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana CSR oleh oknum kepala desa di Desa Sebamban Lama, Sungai Loban ke Kejati Kalsel, kami juga melaksanakan aksi di Jakarta melaporkan dugaan penyelewengan keuangan daerah di DPRD Kabupaten Banjar,” ucap Ketua KAKI Kalsel, Akhmad Husaini kepada awak media di Banjarmasin, Kamis (14/9/2023).
BACA : Rugikan Negara Ratusan Juta, 35 Anggota DPRD Banjar Dituntut Kembalikan Uang Perjadin
Menurut dia, dari laporan awal ke dua institusi penegak hukum di Jakarta bahwa ada dugaan pengaturan dan monopoli proyek dari Pemkab Banjar yang justru diatur oleh sejumlah oknum wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar.
“Kami berharap Kejaksaan Agung dan Mabes Polri khususnya Satgasus Tindak Pidana Korupsi bisa melalukan pemeriksaan dan menangkap oknum-oknum tersebut.
“Berdasar informasi, data dan fakta yang kami himpun, uang hasil dari penyelewengan proyek, termasuk fee proyek yang diatur sejumlah oknum anggota DPRD Banjar itu digunakan untuk dana pencalonan pada Pemilu 2024 ini,” ucap Husaini.
BACA JUGA : Diduga Ada Penyimpangan Di DPRD HST, Kaki Kalsel Serahkan Laporan Hasil Temuan
Menurut dia, akibat pengaturan dan monopoli proyek bersumber dari dana APBD Banjar sangat berpengaruh pada iklim berusaha di daerah, serta adanya monopoli proyek hanya untuk kalangan konstraktor atau penyedia jasa tertentu yang masuk jaringan sejumlah oknum wakil rakyat.
“Kami minta segera periksa dan tangkap oknum-oknum DPRD Kabupaten Banjar yang mencoba mengatur pembagian proyek di dinas-dinas jelang Pemilu 2024,” imbuh Husaini.(jejakrekam)