KEPALA Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap menyebutkan jika penanggaran dalam pemerintah daerah di Kalsel masih belum pro rakyat.
FAKTA ini berdasar hasil evaluasi pengawasan dari BPKP Kalsel karena berdasar amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakornaswasin menyatakan bahwa anggaran daerah harus bisa difokuskan pada penanganan stunting.
“Justru, hanya 20 persen anggaran instansi pemerintah untuk kegiatan konkret yang langsung ke masyarakat. Sedangkan, 80 persen merupakan indirect cost yang tidak langsung ditujukan ke masyarakat,” ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap dalam rapat koordinasi Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Program Tahun 2023 di Banjarbaru, Selasa (12/9/2023).
BACA : Gunakan Produk Dalam Negeri, BPKP Kalsel Catat Lebih Patuh Dibanding BUMD/BLUD
Menurut dia, evaluasi tersebut ditujukan secara serentak kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, tidak terkecuali kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Rudy menambahkan atas dasar kekecewaan Presiden Jokowi, melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran serentak, BPKP akan memberikan gambaran secara utuh bagaimana postur anggaran pemerintah daerah, khususnya pada 5 sektor, yaitu pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, daya saing pariwisata, dan ketahanan pangan.
BACA JUGA : Realisasi Belanja Rendah, BPKP Sebut Pemprov Kalsel-Pemkot Banjarmasin Menuju Kemandirian Fiskal
“Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran program tahun 2023 tersebut nantinya akan menjadi pembelajaran, sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penyusunan anggaran,” kata Rudy.
Dia berharap agar pemerintah daerah di Kalsel mendukung proses evaluasi tersebut sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang maksimal.(jejakrekam)