TAHUN politik yang telah dimasuki menjadi isu menarik dikupas Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel dalam dialog di Hotel Rodhita Banjarmasin, Sabtu (9/9/2023).
HADIR sebagai narasumber Prof Dr H Abdul Hafiz Anshari yang merupakan mantan Ketua KPU RI periode 2007-2012 menyerukan pentingnya persatuan umat Islam (ukhuwah Islamiyah) dalam menghadapi tahun politik 2023 dan berlanjut pada puncaknya di Pemilu 2024.
Narasumber lainnya adalah anggota KPU Provinsi Kalsel M Fahmi Failosopa, Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono serta Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan, HM Syariuddin dalam dialog yang dihadiri perwakilan MUI kabupaten/kota se-Kalsel.
Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kalsel Fahmi Failasopa mengakui imbauan MUI Kalsel dapat berperan sebagai organisasi keagamaan dan keumatan pada Pemilu 2024 nanti.
BACA : Gelar Mukerda Bahas Keagamaan dan Umat, MUI Kalsel Tegaskan Posisi Netral Memasuki Tahun Politik
“Dengan berperan mengambil jalan politik kenegaraan, jalan politik moderat (high politic) sehingga menjadi guidance untuk umat. Hal ini demi menguatkan persatuan kesatuan bangsa dan negara (ukhuwah wathaniyah),” ucap mantan anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong ini.
Menurut Fahmi, MUI juga bisa memberi panduan abgi umat dalam menghindari polarisasi yang terjadi di Pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemudian, menyerukan guna berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan syariat Islam dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat.
“Tentu saja, peran MUI adalah menyeru atau mendakwah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan menghindari golput serta praktik politik uang dalam Pemilu 2024,” beber Fahmi.
BACA JUGA : Bahas Isu Kriminalisasi Ulama dan Keadilan Restorasi, MUI Kalsel Gelar Bimtek dan Diskusi Hukum
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengatakan pengawasan partipatif dapat dilakukan masyarakat, termasuk kalangan ulama dan cendikiawan dalam MUI.
“Hal itu dapat mencegah terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi. Jelas, akan mendorong tingginya partisipasi publik serta membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat,” ucap Aries.(jejakrekam)