KEPALA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Barito Kuala Harliani, mengungkapkan, pihaknya mengambil lokus audit kasus stunting pertama di Desa Handil Barabai.
PASALNYA, ditemukan ada tujuh kasus beresiko stunting di Desa Handil Barabai. “Jadi, tim audit stunting akan menyampaikan rencana tindak lanjut kasus tersebut,” ujar Harliani, dalam siaran pers, Sabtu, (19/8/2023)
Menurutnya, rencana tindak lanjut oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola yakni, merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada Pola Asuh Anak.
BACA JUGA: Pemkab Batola Perkenalkan Pariwisata Dan Keunggulannya Di FWBPT 2023
Selain itu, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga terhadap terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat, edukasi oleh Tim Pendamping Keluarga untuk pemasangan stiker larangan merokok di dalam rumah dan fasilitas umum lainnya.
Upaya lain, sambungnya, berupa komunikasi informasi edukasi resiko kehamilan pada usia di atas 35 tahun, pemberian makanan tambahan melalui program Permata Bunda, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada 1.000 hari pertama kehidupan dan memberi edukasi pada Ibu hamil tentang menu sehat. “Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stunting di Batola,” tuturnya.
Penanganan stunting dan pencegahan di Batola sudah banyak dilakukan, baik lintas sektor maupun spesifik oleh Dinas Kesehatan.
BACA JUGA: Pemkab Batola Launching DASHAT Dan Pelayanan KB Di Perbatasan
“Kita tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah,”ucap Sekretaris TPPS Batola ini.
Terkait rembuk stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten, Ia memastikan, sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor, semua elemen masyarakat, baik dari SKPD, camat, lurah, kepala desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga.
“Diharapkan dari upaya ini dapat memberikan kontribusi pada penurunan stunting di kabupaten Batola,” tambahnya.
Prosedur dari Ketua TPPS Batola yang dijabat Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor akan memberikan rekomendasi ke semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama.
BACA JUGA: Serap Aspirasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Kehumasan di Pemkab Batola Dilatih Bikin…
Sehingga, jelasnya, desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor.
Perwakilan BKKBN Kalsel dr Hendra, menyebutkan, audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas, sebab pada 2024 target prevalensi stunting berada di bawah 14 persen. “Audit stunting wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun,” tandasnya.
Target sasaran, bebernya, Balita, Batita dan bayi bawah dua tahun, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pascasalin. “Audit stunting mencari yang beresiko, misal pada calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronis, maka akan melahirkan anak beresiko stunting,” tegasnya.
BACA JUGA: Pemkab Batola Luncurkan ‘Gebyar Suara Panting’ Untuk Tekan Angka Stunting
Dalam audit kasus stunting (AKS), lanjutnya, perlu informasi penanganan kasus karena tidak bisa dilaksanakan sendirian, tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS. “Semoga upaya percepatan penurunan stunting di Batola dapat berjalan baik,” pintanya.
Audit kasus stunting pertama digelar DPPKBP3A Batola Tahun 2023, dihadiri perwakilan BKKBN Kalsel Ahli Gizi Didik Hariadi, Camat Barambai, Penyuluh KB, dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola. (jejakrekam)