KEBIJAKAN Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan tahun 2023 Kota Banjarbaru disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru bersama Pemerintah Kota Banjarbaru dalam sidang paripurna, Senin (7/8/2023).
KETUA DPRD Banjarbaru Fadliansyah Akbar menuturkan kesepakatan KUA PPAS merupakan keputusan bersama Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemkot Banjarbaru. Dimana rancangan ini disusun sesuai arah kebijakan dan prioritas anggaran.
Fadliansyah mengungkapkan hasil kesepakatan yang mengacu pada alokasi anggaran dalam KUA-PPAS perubahan itu ditetapkan pendapatan daerah yang pada awalnya ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun turun menjadi Rp1,1 triliun.
BACA : Terkait Pembangunan Kawasan Olahraga, Pemkot Banjarbaru Gelar Sosialisasi Pembebasan Lahan
“Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp 308,5 miliar. Pada perubahan diproyeksikan turun menjadi Rp 291,8 miliar ditambah pendapatan transfer Rp 882,8 miliar,” ucapnya.
Untuk belanja daerah semula diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun pada perubahan naik menjadi Rp 1,49 triliun. Sedangkan untuk belanja operasi semula sebesar Rp 1,04 triliun menjadi sebesar Rp 1,12 triliun.
“Belanja modal semula sebesar Rp 218,1 miliar pada perubahan di proyeksikan naik menjadi Rp 363,9 miliar. Sementara itu belanja tidak terduga semula sebesar Rp 5,06 miliar diperubahan menjadi sebesar Rp 11,10 miliar,” ungkapnya.
BACA JUGA : DPRD Banjarbaru Sahkan Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Jadi Perda
Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Arifin mengakui APBD perubahan mengalami defisit sebesar Rp 325 miliar. Hal itu dikarenakan selisih pendapatan sebesar Rp 1,17 miliar dengan belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 1,49 miliar.
“Defisit anggaran yang nilainya mencapai ratusan miliar itu ditutupi dengan pembiayaan daerah. Kekurangan itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 359,8 miliar,” katanya.
Aditya juga mengatakan kekurangan bisa ditutupi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34,8 miliar. Sehingga menurutnya bisa menutupi defisit dan komposisi struktur anggaran yang dikelola pemerintah kota menjadi seimbang dan mencukupi.(jejakrekam)