PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan berencana menganggarkan Proyek Jembatan Pulau Laut, yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru, dimulai pada tahun anggaran 2024.
MEWUJUDKAN hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat keberlanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, sebulan yang lalu. Pemprov Kalsel akan menganggarkan Rp 300 miliar hingga 5 tahun ke depan dimulai dari 2024.
Selain Pemprov Kalsel, dalam rapat juga diungkap anggaran yang akan dikeluarkan oleh kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar selama 5 tahun.
Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur, Boby Ali Azhari menyampaikan, jembatan tersebut memang sudah didengar rencananya sejak Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. “Untuk sementara ini memang belum bisa secepatnya proyek tersebut diprioritaskan , tetapi mungkin sekitar Tahun 2030 baru bisa dianggarkan melalui APBN,” sebutnya dengan anggota pressroom Pemprov Kalsel di Kementrian PUPR di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
BACA: Pemprov Kalsel Lanjutkan Mega Proyek Jembatan Pulau Laut, Siapkan Anggaran Rp 400 Miliar
“Saat ini kita prioritaskan proyek Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dulu, ini sesuai arahan Presiden,” sambungnya.
Diakuinya, saat menjelang Pemilu 2024 pihaknya hanya fokus dengan IKN, meskipun di tahun yang sama pula pihaknya masih menganggarkan perbaikan maupun pemeliharaan infrastruktur di Kalsel. “Proyek yang menelan anggaran terlalu besar, kita pending dulu. Selanjutnya setelah pemilu baru kita programkan kembali proyek yang baru,” bebernya.
Boby juga mengungkap, sejak tahun anggaran 2015 hingga tahun 2023, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Selatan.
“Tertinggi di infrastruktur Bina Marga sebesar Rp 7,2 triliun atau 44 persen, Sumber Daya Air sebesar Rp 6,3 triliun atau 39 persen, Cipta Karya Rp 2 triliun atau 12 persen serta Perumahan Rakyat hanya Rp 720 miliar atau 5 persen,” rincinya.(jejakrekam)