Dilaporkan Warganya ke Penegak Hukum, Mantan Kades Sumber Sari Diduga Lakukan Penyelewangan Dana
DELAPAN orang warga Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu melaporkan mantan kepala desa mereka, karena diduga melakukan penyelewengan dana Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari fee pengelolaan sawit warga, ke Kejati Kalsel, Rabu (14/6/2023).
KETUA Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumber Sari, Suhartono mengatakan, laporan dan sejumlah berkas sudah mereka serahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Kalsel, ada beberapa dugaan penyelewengan yang dilakukan mantan Kades berinisial T saat masih aktif menjabat sebagai Kades dari tahun 2014-2018.
“Pertama, tidak jelasnya pertanggungjawaban PADes pada 2014-2018, yang dananya bersumber dari fee pengelolaan lahan sawit oleh warga yang dikelola oleh KUD setempat,” katanya.
BACA : Diduga Korupsi Dana Desa Rp 467 Juta, Kades Kalumpang Dalam Ditangkap Di Kutai Barat
Penghasilan petani sawit dan warga selalu dipotong, fee itu harusnya digunakan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan warga, lanjutnya.
Tidak tanggung-tanggung dana yang terkumpul dari pemotongan fee sawit kepada warga ini ditaksir mencapai Rp 1,7 Miliar.
“Setiap warga meminta pertanggungjawaban fee sawit, T selalu menjawab tidak rinci,” paparnya.
Akhirnya, masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa Sumber Sari melakukan musyawarah desa dan menyimpulkan menolak laporan PADes tersebut, karena ada beberapa kejanggalan. Misalnya laporan tidak melalui musyawarah dan pembayaran tidak dilengkapi dengan bukti fisik.
BACA JUGA : Jalani Sidang Perdana, Mantan Kades Bongkang Disebut Korupsi Dana Desa untuk Foya-foya
Kemudian ada pemotongan fee PADes sebesar Rp 118 juta untuk TPA dan juga untuk kegiatan MTQ sebesar Rp 23 juta, lalu pungutan liar (pungli) memotong fee milik masyarakat, dengan dalih untuk penerbitan sertifikat lahan plasma dengan total diperkirakan mencapai Rp 809 juta.
“Padahal setelah kami lakukan cek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), pembuatan sertifikat itu ternyata masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Bapak Presiden Jokowi yang memang gratis,” pungkasnya.
Sebelumnya mantan Kades ini sudah menjalani hukuman karena kasus pencurian buah tandon sawit dan divonis bersalah, setelah menjalani hukuman satu tahun penjara.
“Kami mewakili warga akhirnya melapor ke Kejati Kalsel, semoga ditindaklanjuti dan kami juga akan memasukkan laporan ke Ditreskrimsus Polda Kalsel,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plh Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalsel, Roy Arland membenarkan adanya laporan ini, dia berjanji akan menindaklanjuti laporan dari warga tersebut,”Tentu laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan diproses,” tutupnya.(jejakrekam)