Pakar Kota ULM Sebut Posisi Mitra Plaza Paling Ideal Jadi Mall Pelayanan Publik
PAKAR perencanaan kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Akbar Rahman meminta agar Pemkot Banjarmasin tetap mempertahankan posisi Mitra Plaza untuk jadi Mall Pelayanan Publik (MPP).
“FUNGSI pelayanan publik (public service) itu sangat berkelindan dengan posisi bangunan atau sarana yang harus mudah diakses oleh masyarakat. Nah, posisi bangunan Mitra Plaza di Jalan Pangeran Antasari, sangat strategis karena berada di jantung Kota Banjarmasin,” ucap Akbar Rahman kepada jejakrekam.com, Sabtu (4/2/2023).
Menurut dia, opsi merelokasi MPP ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin di Jalan Sultan Adam, jelas tidak ideal untuk MPP.
Ada beberapa pertimbangan diuraikan doktor urban design lulusan Saga University Jepang ini adalah aksesibilitas yang memudahkan masyarakat kota.
BACA : Lahan Mitra Plaza Sudah Diruislag? Potensi Gugatan Hukum Diduga Jadi Penyebab MPP Direlokasi
“Dari seluruh penjuru kota dapat dengan mudah diakses, maka yang paling ideal tempatnya di tengah atau pusat kota. Hal ini juga didukung oleh sarana prasarana di pusat kota pasti lebih lengkap sebagai penunjang pusat pelayanan,” tutur Akbar.
Koordinator Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM ini melanjutkan hal itu ditopang oleh transportasi publik dan ruang publik lainnya, seperti pasar.
BACA JUGA : Alasan MPP Tak Jadi di Mitra Plaza, Karena Pemkot Banjarmasin Takut Digugat PT KIM?
Menurut Akbar, tujuannya ketika masyarakat ingin mengurus administrasi dan kebutuhannya di pusat pelayanan, mereka tidak hanya bertujuan tunggal, tapi bisa bersamaan dengan lainnya.
“Artinya, masyarakat tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk mengurus satu hal, tapi bisa ‘sambil’ melaksanakan aktivitas lainnya. Ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarkat, karena di area pelayanan publik terdapat aktivitas penunjang lainnya. Ditambah dengan sistem transportasi yang terintegral, menyebabkan waktu capai ke pusat pelayanan lebih merata di seluruh wilayah kota,” beber Akbar.
BACA JUGA : Tanda Tanya Besar, Kenapa MPP Banjarmasin Tak Bisa Terealisasi di Mitra Plaza, Ada Apa?
![](https://jejakrekam.com/wp-content/uploads/2023/02/AKBAR-RAHMAN-DOSEN.jpg)
Magister teknik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini mengatakan sebagai pusat pelayanan, MPP harus didukung ruang terbuka untuk area parkir yang cukup luas. Ini karena akan menampung banyak pengunjung.
“Meskipun ada transportasi publik, tapi tetap harus menyediakan ruang terbuka untuk parkir yang cukup luas,” kata Akbar.
BACA JUGA : Desak Dilelang dan Buka Data, HMI Banjarmasin Pertanyakan Kelanjutan HGB Mitra Plaza
Dia menjelaskan konsep bangunan juga harus kompak. Di dalam bangunan akan banyak instrumen pelayanan yang dikumpulkan jadi satu, maka ruang-ruangnya harus cukup representatif guna mendukung segala aktivitasnya.
“Maka gedung yang digunakan idealnya adalah berdimensi besar dan bertingkat, agar depat mewadahi segala aktivitas yang digabung jadi satu,” jelas anggota Ahli Bangunan Hijau Indonesia (ABHI).
Masih menurut Akbar, keberadaan MPP juga didukung teknologi informasi, terlebih lagi Banjarmasin telah menahbiskan diri sebagai kota cerdas (smart city). Hal ini, beber Akabar, tentu akan sangat ideal jika berada di pusat kota, karena sistem teknologi informasi di pusat kota lebih baik dibandingkan wilayah pinggiran kota.
BACA JUGA : Selesai Desember 2022, Walikota Ibnu Sina Yakin Mall Pelayanan Publik di Mitra Plaza Beroperasi 2023
“Sudah tidak bisa dipungkiri, saat pelayan publik sangat tergantung dan terikat oleh sistem teknologi informasi,” kata akademisi teknik ULM ini.
Akbar bilang, MPP juga mampu mencerminkan aspek identitas kota atau karakter lokal. Hal itu diperkuat dengan lokasi ruang publik atau pelayanan publik sangat startegis fungsinya untuk memperkuat citra kota.
Sebab, menurut Akbar lagi, di lokasi itu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Hal ini terkait dengan karakter lokal Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai dapat ditonjolkan, jika lokasi pelayanan publik berada di sekitar atau tepi sungai.
BACA JUGA : Branding Baru Smart City; Banjarmasin Pintar, Pakar Kota : Ciptakan Smart People Dulu!
“Ini sangat startegis, kemudian dipikirkan pula fungsi sungai sebagai moda transportasi sehingga keberadaan pelayanan publik di tepi sungai bisa menjadi magnet moda transportasi sungai dan darat,” ucap Akbar.
Kata Akbar lagi, pusat pelayanan publik berdekatan juga dengan kantor pemerintahan utama, seperti Balai Kota (eksekutif), kantor legislatif (DPRD) dan yudikatif (pengadilan) atau instansi vertikal lainnya.
BACA JUGA : Setahun Kepemimpinan Duet Ibnu Sina-Arifin Noor, Aplikasi Banjarmasin Pintar Diluncurkan
“Maka dengan adanya hal ini akan mempermudah pelayanan pegawai pemerintahan jika dalam kondisi tertentu memerlukan peran terhadap pengambil kebijakan,” cetusnya.(jejakrekam)