Branding Baru Smart City; Banjarmasin Pintar, Pakar Kota : Ciptakan Smart People Dulu!

0

BANJARMASIN pintar menjadi branding baru yang diperkenalkan Walikota Ibnu Sina dalam menggolkan program kota cerdas (smart city).

DENGAN pencitraan baru itu, Ibnu Sina hakkul yakin akan lebih membumi dibandingkan julukan Banjarmasin cerdas, karena pintar menggunakan serapan kosa kata berbahasa Banjar.

“Ini menjadi julukan baru bagi kota dalam program smart city, yakni Banjarmasin Pintar. Awalnya, ada istilah Banjarmasin Cerdas, tapi kita pakai kosa kata pintar saja,” kata Ibnu Sina, saat membuka sosialisasi Revisi Masterplan Smart City Kota Banjarmasin Tahun 2022, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, branding baru Banjarmasin pintar ini bisa dieloborasikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota. Hal ini demi mewujudkan visi-misi Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor bertajuk Banjarmasin Baiman, Barasih wan Nyaman dan Lebih Bermartabat.

BACA : Ajukan RPJMD Banjarmasin 2021-2026, Walikota Ibnu Ungkap Masih Baiman Lebih Bermartabat

Ibnu Sina mengatakan dengan pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi bagian dari visi-misi dirinya di periode kedua. Masih menurut dia, revisi masterplan smart city Banjarmasin juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) Kota Banjarmasin. Kedua beleid ini pun telah dikuatkan dalam bentuk peraturan daerah.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini menekankan program smart city itu untuk membenahi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga cepat dan mudah dalam pelayanan.

“ini menjadi tiga prioritas pembangunan Banjarmasin ke depan yakni pembangunan pelayanan publik. Salah satunya, aplikasi smart city itu adalah Smart Government. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri belum tentu merasa nyaman menggunakan aplikasi itu,” urai Ibnu Sina.

BACA JUGA : Tonjolkan Program IT, Alalak Selatan Sabet Juara I Lomba Kelurahan Tahun 2020 se-Banjarmasin

Dia mencontohkan aplikasi si Palui sudah lama diluncurkan Pemkot Banjarmasin. Hanya saja, saat ini, masyarakat Banjarmasin masih belum terlalu banyak menggunakan aplikasi berbasis IT, terutama dalam mengurus perizinan. “Justru warga lebih memilih datang mengurus ke kantor, tidak menggunakan aplikasi Palui,” ucapnya.

Rapat revisi masterplan Smart City Banjarmasin dipimpin Walikota Ibnu Sina di Balai Kota, Banjarmasin. (Foto Humas Banjarmasin)

Agar terobosan dan target berhasil, Ibnu Sina meminta seluruh perangkat membangun ekosistem Smart City di Banjarmasin, harus dilakoni SKPD. “Ini demi menciptakan smart people yang menjadi bagian edukasi kepada masyarakat. Kita siapkan perangkat, masyarakat bisa menggunakannya,” pungkas Ibnu Sina.

Sementara itu, pakar kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Akbar Rahman menegaskan keberhasilan program smart city itu harusnya ditopang dengan edukasi smart people.

BACA JUGA : Hampir 10 Bulan Si Palui Dirilis, Hanya Diunduh 500 Pengguna

“Secanggih-canggihnya program smart city yang diluncurkan Pemkot Banjarmasin akan sia-sia jika tidak ditopang smart people. Artinya, warga Banjarmasin harus melek dengan teknologi informasi (IT), tentu saja ketersediaan jaringan internet juga harus difasilitasi pemerintah kota,” kata Akbar.

Doktor urban design lulusan Saga University Jepang ini menegaskan konsep smart city sangat baik, khususnya bisa memutus jalur birokrasi perizinan atau pelayanan yang panjang.

BACA JUGA : Resto dan Kafe Sediakan Live Music, Saut : Perizinan Hiburan Malam Harus Dievaluasi Ulang

Menurut Akbar, Banjarmasin bisa belajar dari negara-negara maju seperti Jepang yang terlebih dulu menciptakan smart people sebelum meluncurkan pelayanan publik berbasis IT. Termasuk, data pengguna ponsel pintar di Banjarmasin juga bisa menjadi dasar dalam sukses atau tidaknya smart city.

“Istilahnya, warga tak perlu lagi ke kantor pemerintahan yang membuka pelayanan publik, cukup dengan ponsel pintar mereka bisa mengakses pelayanan. Ini juga bisa menekan semua potensi berbelitnya jalur birokrasi pelayanan publik,” imbuh Akbar.(jejakrekam)

Penulis Sheilla Farazela/Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.