ELEMEN mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kalsel mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan.
“KEBERADAAN BUMD pangan ini akan membantu mengatasi kenaikan harga pangan seperti saat ini,” ujar perwakilan Cipayung Plus M Lutfi Rahman, saat audensi di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (20/4/2022).
Menurutnya keberadaan BUMD pangan akan membantu mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, seperti halnya minyak goreng yang cukup meresahkan masyarakat.
BACA : Puluhan Aktivis Cipayung Plus Unjuk Rasa Di Balai Kota Banjarbaru, Bawa 10 Tuntutan
“Karena BUMD tidak berorientasi bisnis seperti swasta, namun dikelola untuk kepentingan masyarakat,” tambah Ketua GMNI Kalsel ini.
Selain itu, juga ada integrasi langsung mulai perkebunan sawit dan pabrik minyak goreng, termasuk distribusinya, sehingga harga minyak goreng bisa ditekan agar lebih murah dibandingkan pasaran.
“Ke depan, BUMD ini bisa mengendalikan harga pangan, tak hanya untuk minyak goreng, namun juga bahan pangan lainnya,” jelasnya, didampingi rekan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin mengatakan, usulan dari Cipayung Plus ini cukup bagus, karena keberadaan BUMD akan dapat menekan kenaikan harga pangan.
“Kita akan bahas usulan ini dengan eksekutif agar dapat merealisasikan BUMD untuk ketahanan pangan,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
BACA JUGA : Kelompok Cipayung Plus: Penanganan Covid-19 Sangat Urgen di Banjarbaru
Selain itu, dewan akan meminta masukan berbagai pihak agar bisa menciptakan ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan dan lonjakan harga pangan.
Sementara, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, beberapa langkah sudah dilakukan pemprov untuk mengantisipasi lonjakan harga, seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.
“Kita sudah buat kebijakan maupun edaran untuk mengatasi kenaikan harga ini, khususnya agar subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Roy meminta mahasiswa maupun masyarakat bisa mengawal kebijakan yang diambil untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. “Kalau ada ditemukan pelanggaran, tolong sampaikan agar distribusi dan subsidi bisa tepat sasaran,” pungkasnya.(jejakrekam)