Hanya Pemindahan Perkantoran Pemprov Kalsel Bukan Ibukota, Setia Budhi : Banjarmasin Kota Bersejarah!

8

ANTROPOLOG Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Setia Budhi menilai sangat wajar terjadi polemik soal pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Sebab, awalnya hanya pemindahan pusat perkantoran Pemprov Kalsel.

“SEBAB, berdasar catatan tahun 2008, sebenarnya awalnya hanya pemindahan perkantoran bukan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” ucap Setia Budhi kepada jejakrekam.com, Rabu (2/3/2022).

Untuk diketahui, legalitas pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini pun baru lahir ketika UU baru yang disahkan menggantikan belied produk Republik Indonesia Serikat (RIS) UU Nomor 25 Tahun 1956 oleh DPR RI bersama pemerintah pada Jumat (17/2/2022) di Senayan, Jakarta.

Ketentuan ibukota Provinsi Kalsel berkedudukan di Kota Banjarbaru ini termaktub dalam Pasal 4 UU Provinsi Kalsel, yang terdiri dari 8 pasal dan 3 bab.

BACA : Bermuatan Pemindahan Ibukota ke Banjarbaru, Ini Kronologi Penggodokan UU Provinsi Kalsel

Mengenai dasar pemindahan perkantoran Pemprov Kalsel yang awalnya berpusat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Antasan Besar, Banjarmasin ke Jalan Aneka Tambang (kini Jalan Dharma Praja), Kelurahan Palam, Cempaka, Banjarbaru juga mengacu ke Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalsel tahun 2005-2025.

Perda ini ditetapkan di Banjarmasin pada 31 Juli 2009 oleh Gubernur Rudy Ariffin ketika itu. Kemudian diundangkan di Banjarmasin pada 31 Juli 2009 oleh Sekdaprov Kalsel HM Muchlis Gafuri yang dimasukkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalsel Nomor 17 Tahun 2009.

Setia Budhi Ph.D, Ketua Program Studi Sosiologi FISIP ULM yang juga Antropolog. (Foto Dokumentasi JR)

“Memang pemindahan perkantoran Pemprov Kalsel juga didahului dengan kajian tim pakar dari Universitas Lambung Mangkurat, dulu bernama Unlam yang kini menjadi ULM,” papar Setia Budhi.

BACA JUGA : Lahir dari Rahim Berbeda, UU Provinsi Kalsel Versus Pemindahan Ibukota ke Banjarbaru

Ketua Program Studi Sosiologi FISIP ULM Ini mengaku saat itu tim bekerja dan menemukan bahwa bangunan kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin sudah tidak layak lagi. Ini karena, banyak bangunan yang mengalami retak karena sudah tua dan faktor alam. “Karenanya, muncul rekomendasi pemindahan perkantoran Pemprov Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” cerita Setia Budhi.

Doktor lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini mengakui jika bangunan perkantoran Pemprov Kalsel dengan simbol bangunan utama Rumah Banjar Bubungan Tinggi yang menghadap ke Sungai Martapura diperbaiki, akan menelan anggaran besar dibanding pemindahan perkantoran.

BACA JUGA : Banjarbaru Resmi Ibukota Banua! Rifqinizamy Klaim UU Provinsi Kalsel Sudah Serap Aspirasi Publik

“Namun alasan ini justru banyak ditentang sejumlah tokoh. Utamanya dari parlemen, akademisi, hingga aktivis Banua ketika itu,” beber Setia Budhi.

Dia mencontohkan bukan hanya dirinya sebagai akademisi dari ULM. Seperti mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel yang juga tokoh partai beringin, Addy Chairuddin Hanafiah hingga Direktur Yayasan Dalas Hangit (Yadah) yang kini Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah serta elemen lainnya justru menolak pemindahan ibukota provinsi.

BACA JUGA : Banjarbaru Jadi Ibukota Provinsi Kalsel, Ini Kata Aditya Mufti Ariffin

“Alasan penolakan pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru sangat jelas, karena kuatnya aspek historis. Sebab, Banjarmasin merupakan kota bersejarah dan secara geografis posisinya berada di tepi Sungai Martapura, sehingga menjadikan kota ini unik dan penuh estetika,” pungkas Setia Budhi.(jejakrekam)

Pencarian populer:Ibukota tetap di banjarmasin,Banjarmasin tetap ibukota,rumah di jl martapura jakarta pusat
Penulis Iman Satria/Didi GS
Editor Didi G Sanusi
8 Komentar
  1. Murjani berkata

    IKP KALSEL TIDAK PERLU PINDAH, KOTA BANJARMASIN TERASA PADAT ATAU SEMPIT, TARIK BATAS; KE KAB.BARITO, TALA, KAB.BANJAR DAN BANJARBARU. KHUSUS KOTA BANJARBARU DILEBURKAN KE KOTA BANJARMASIN YANG PENUH HISTORIS DAN BERSEJARAH. UNTUK ITU WALIKOTA BANJARMASIN DAN DPRDNYA SERTA ELEMEN WARGA KOTA LAINNYA MELAKUKAN GUGATAN KE MK RI…MERDEKA!!!

  2. Rijali noor berkata

    Saya dukung Banjarmasin tetap sbg ibukota prov dan bjbr sebagai pusat perkantoran prov

  3. Madjid berkata

    Kapan kawasan sudimampir ujung murung dibenahi dan fibangun kembali.kan dulu itulah central kota banharmadin letak sangat strategis dipinggir sungai indah sekali kok sekarang klo malam jdi kota mati.harusnya itu yang dipoles nukan tempat yang lain

  4. Tury berkata

    Disusun haja kantornya Nang ai baik baik d tata d Banjar baru tampulu banyak tanah…kada tumpang tindih bangunan sigar mata malihat ..jadi kada bahayawan mancari kantor talpis talapis hdk baurusan lapah …bjm tatap haja pusat badgangan wan industri…..historinya tatap kada Kawa dihilangkan….

  5. Ricky berkata

    Tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mau pindah ibukota, kalimantan selatan identik dengan sebutan kota seribu sungai dan alangkah lucunya apabila orang luar kalsel datang ke kota banjarbaru dan mencari dimana letak sungai nya, tidak perlu membuat hal aneh aneh paman ai. benahi aja jalan provinsi pikir akan kaya apa ke batulicin ketanjung ke kapuas supaya jalanan mulus lebar maka gawian pian dilihat urang, marka jalan aja banyak sudah kabur lubang hibak dimana2 kada supan kah jalan provinsi kaya itu

  6. Kula dari Amuntai berkata

    Kalau kami dari hulu sungai sangat mendukung perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru soalnya barusan jadi nyaman lawan Parak Den Komplek Perkantoran nya udah dicari selamat atas diundang kan Banjarbaru sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang baru mudah dan cepat sampai dari hulu sungai

  7. Anak Amuntai berkata

    Banjarbaru memang sudah pantas menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan karena mudah dijangkau dari wilayah hulu sungai Selamat atas terpilihnya Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang nantinya akan tertata lebih baik karena wilayahnya sangat mendukung dan biaya pembangunan infrastruktur menjadi lebih irit

  8. budiman suhenda berkata

    Seperti iklan teh botol Sosro…bahwa apapun ibukota provinsinya yang pasti tetap di NKRI harga mati

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.