Tokoh Eksponen 66 Kalsel Minta Pemda Serius Tangani Masalah Banjir Rob

0

KEPRIHATINAN disuarakan dua tokoh Eksponen 66 Kalimantan Selatan, H Muhammad Taufik Effendi dan Pangeran (Gusti) Rusdi Effendi saat bertemu Anang Rosadi Adenansi, atas kondisi banjir dan rob melanda Kalimantan Selatan.

ANANG Rosadi Adenansi merupakan putra sulung almarhum tokoh pers sekaligus Eksponen 66 Kalsel, Anang Adenansi seangkatan dengan dua tokoh tersebut. Dalam pertemuan di kediaman Gusti Rusdi Effendi  AR dan Taufik Effendi, Anang Rosadi menyampaikan pesan dua tokoh senior yang juga memiliki media massa terbesar di Banua itu.

“Pesan dari dua tokoh Eksponen 66 itu adalah meminta agar Pemprov Kalsel dan Pemkot Banjarmasin serius dalam menangani masalah banjir dan rob,” ucap Anang Rosadi Adenansi kepada jejakrekam.com, Sabtu (11/12/2021).

Ketua LSM Mamfus ini mengungkapkan kedua tokoh Banu aini meminta agar pemerintah daerah bersungguh-sungguh mengatasi persoalan air yang kini jadi fenomena atau agenda tahunan saat banjir atau rob.

“Pak Taufik dan Gusti Rusdi Effendi AR mengingatkan agar realisasi pertanggungjawaban dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah air khususnya banjir dan rob sejatinya sudah dilakukan sejak 2020 lalu,” kata Anang Rosadi mengutip pernyataan dua tokoh itu.

BACA : Jabat Sekda Banjarmasin, Ikhsan Budiman Segera Koordinasikan SKPD Atasi Banjir Rob

Taufik Effendi yang merupakan Pimpinan Umum Kalimantan Post diungkapkan Anang Rosadi meminta agar ada kejelasan berapa luasan sungai yang sudah dibuka dan dikeruk.

“Dengan begitu, bisa diketahui masyarakat apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai hanya retorika atau sekadar antisipasi kemudian membentuk satuan tugas (satgas) menangani korban banjir,” urai mantan anggota DPRD Kalsel mengutip pernyataan Taufik Effendi.

Senada dua tokoh Eksponen 66 itu, Anang Rosadi mendesak keseriusan dalam menangani masalah air, bukan semata menyalahkan alam atau berlindung pada fenomena La Nina maupun rob.

“Ketika sudah melakukan upaya-upaya terencana dan sistematis, kemudian ada genangan air yang melebihi kapasitas, baru kita berkata akibat curah hujan tinggi dan lainnya,” tutur Anang Rosadi.

BACA JUGA : Hadapi Fenomena Banjir Rob Ancam Banjarmasin, Habib Fathur Minta Warga Waspada

Sebaliknya, menurut dia, jika tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah, jangan sampai menyalahkan alam padahal telah memegang amanat dari rakyat. Dalam masalah banjir atau rob, Anang Rosadi mengatakan tidak bisa sepenuhnya menyalahkan alam, karena bisa berkelindan dengan pengingkaran atas rahmat Allah SWT.

“Semua itu terjadi karena manusia sendiri zalim terhadap alam dan makhluk-Nya. Dari sini, kita perlu koreksi terhadap perencanaan baik drainase, sungai maupun pembuatan trotoar terkhusus di Banjarmasin,” papar insinyur teknik lulusan Universitas Jayabaya Jakarta ini.

Kondisi ruas Jalan Pangeran tergenang rob akibat luapan air Sungai Kuin. (Foto Ichal Faisal)

Anang Rosadi bilang saat membangun drainase, trotoar serta normalisasi sungai itu jangan hanya memenuhi kewajiban akan kota. Terutama untuk memenuhi hak pejalan kaki. Sepatutnya, kata Anang Rosadi, implikasi dari kesalahan perencanaan bisa segera dikoreksi dengan mempertimbangkan ketinggian air pasang (rob) serta mendorong air masuk ke saluran ketika surut.

“Apakah air itu bisa mengalir kembali ke sungai baik hulu maupun hilir tentu banyak faktor yang menjadi kendala. Seperti pendangkalan sungai, kemiringan drainase, hingga hak sungai yang diambil oknum yang membikin rumah berada di bibir sungai,” tutur Rosadi.

BACA JUGA : Banjir Selalu Berulang, Walikota Ibnu Sina Dinilai Tak Serius Tangani Normalisasi Sungai

Masih menurut dia, pemerintah daerah harus tegas dan keras, jangan sampai hanya melindungi segelintir orang justru membiarkan hak-hak sungai dirampas.

“Ketika alur kehidupan sungai itu dirampas, jelas yang dirugikan dan menderita adalah banyak orang. Ini belum lagi kerusakan infrastruktur pemerintah, jalan-jalan cepat rusak serta kerugian warga ketika dilanda banjir maupun rob, seperti perabotan rumah tangga ikut terendam dan mengganggu aktivitas perekonomian,” papar Rosadi.

BACA JUGA : Diduga Banyak Ruko Langgar Perda, LSM Mamfus Mengadu ke Ombudman Kalsel

Ia menyarankan agar pengampu kebijakan kota dan daerah membuang jauh-jauh semua pencitraan politik. Menurut Rosadi, sudah saatnya bekerja untuk rakyat karena tengah mengemban amanat hasil pilkada.

“Jangan sampai terlambat, sebab kebanyakan para kepala daerah di Kalsel terkhusus di Banjarmasin merupakan seorang muslim. Apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam mengambil kebijakan atau langkah harus berpedoman dengan agama (Islam) sebagai pegangan,” pungkas Rosadi.(jejakrekam)

Penulis Iman Satria
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.