Problem Demokrasi di Indonesia, Kuasa Uang Selalu Menangkan Kontestasi Pemilu
BUKU berjudul Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian karya pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mohammad Effendy pun dikupas.
ADA beragam perspektif diurai dalam diskusi helatan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, Sabtu (6/11/2021). Beberapa akademisi, aktivis, politikus hingga jurnalis pun ikut dalam diskusi tersebut.
Sang penulis, Mohammad Effendy mengungkapkan buku itu merangkum hasil kajian akademik yang dijadikan referensi dalam beberapa acara seminar di perguruan tinggi.
Secara empiris, diakui Effendy, pengalaman yang dirasakan para politikus maupun aktivis di masyarakat, adalah problem yang muncul secara nyata saat di lapangan.
“Pemilu kita dirancang secara akademik untuk menjadi demokrasi yang ideal. Karena itu, undang-undang (UU) disusun secara baik-baik, dan penyelenggaranya diisi dengan orang-orang yang netral, sehingga semuanya diakomodasi dengan kepentingan rakyat,” ucap Mohammad Effendy kepada jejakrekam.com, Sabtu (6/11/2021).
BACA : Bukan Menakuti Masyarakat, Pakar Hukum ULM Sebut Politik Uang Sumbernya dari Peserta Pilkada
Sayangnya, mantan Dekan Fakultas Hukum ULM ini mengatakan dalam penyelenggaraan tidak terjadi secara ideal, sehingga problem-problem kecurangan di lapangan yang memiliki kekuasaan dengan mengandalkan uangnya dapat menang.
“Calon yang memiliki uang selalu memenangkan kontestasi di tiap pemilu, inilah catatan besar yang mesti kita atasi,” ujar mantan anggota KPU Kalsel ini.
Kata Effendy, solusi ke depan agar semakin membaik dari waktu ke waktu, maka para kalangan intelektual yang memiliki idealisme harus didorong ke permukaan publik. “Mereka harus bisa berpartisipasi dalam kancah politik,” tegas doktor hukum tata negara lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini.
BACA JUGA : Pakar Hukum ULM Sebut Politik Uang Bisa Dipakai Bayar Pemilih agar Tak Mencoblos ke TPS
Dia juga menyoroti beberapa partai-partai yang merekomendasi para kandidat atau calon, terkadang tidak memiliki kapasitas yang ideal. Solusinya, Effendy menyarankan agar publik bisa mendorong orang-orang yang memiliki kapasitas, serta integritas yang baik di dalam sektor politik.
“Partai politik sekarang terlalu kuat, tetapi tidak memiliki pengkaderan yang baik. Jadi yang tampil sebagai calon partai, itukan yang dekat dengan pengurus partai dan dekat penguasanya,” imbuh Effendy.
BACA JUGA : Pakar Hukum Tata Negara ULM Beber UU Pemilu Sarat Kepentingan Politik
Langkah konkret agar suara rakyat berdaulat, Effendy pun meminta agar para aktivis demokrasi harus berperan aktif menyosialisasikan tentang sistem kepemiluan itu, agar bisa terbangun kesadaran berdemoraksi di public dengan baik
“Akar persoalannya di ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat, yang selama ini tidak terbangun kesadarannya itu,” kata Effendy.(jejakrekam)