LEMBAGA Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK–3) Banjarmasin menggelar diskusi buku karya pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Mohammad Effendy.
BUKU berjudul Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian disusun berdasar kumpulan makalah kepemiluan dan kepartaian dari berbagai kesempatan baik seminar, simposium dan lainnya ketika jadi pembicara.
Dari amatan Effendy, justru UU Kepemiluan disusun berdasar kepentingan politik. Terkadang sangat kentara kepentingan politik mendominasi pasal-pasal yang ada pada undang-undang tersebut.
“Semakin disempurnakan UU dimaksudkan agar pemilu atau pilkada terselenggara dengan jujur dan adil. Namun, upaya itu sering menemui kendala, kepentingan politik membuatnya menjadi samar – multi tafsir dan sulit ditegakkan karena sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai,” papar Effendy dalam cuplikan pendapatnya dikutip jejakrekam.com, Jumat (5/11/2021).
BACA : Bukan Menakuti Masyarakat, Pakar Hukum ULM Sebut Politik Uang Sumbernya dari Peserta Pilkada
Pengalaman Effendy yang bukan hanya seorang akademisi di Fakultas Hukum ULM, tapi juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2008.
Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin mengatakan sangat menarik untuk mengupas dan membedah isi dari buku tulisan seorang pakar hukum tata negara.
“Apalagi, nantinya Pemilu 2024 akan digelar serempak se-Indonesia, apakah nanti buku ini dapat menjadi media pembelajaran politik. Apakah nanti bisa tercipta pemilu yang jujur dan adil?” kata Abdani Solihin.
BACA JUGA : Pakar Hukum ULM Sebut Politik Uang Bisa Dipakai Bayar Pemilih agar Tak Mencoblos ke TPS
Tak hanya Effendy sebagai penulis buku, diskusi di Rumah Alam Sungai Andai di Komplek Andai Jaya Persada Blok D RT 34 Nomor 8 Sungai Andai Banjarmasin pada Sabtu (6/11/2021) pukul 09.30-12.30 Wita juga dihadiri mantan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, politisi yang juga mantan Cabup Banjar Andin Sofyanoor serta mantan Wabup HST yang juga Ketua DPC PDIP HST, Berry Nahdian Forqan.(jejakrekam)