Jadi Perdebatan, Pemberian Gelar Honoris Causa untuk Paman Birin Harus Matang Dipertimbangkan

RENCANA Universitas Lambung Mangkurat memberi gelar doktor honoris causa bagi Gubernur Kalimantan Selatan masih menjadi perdebatan. Sumbangsih Paman Birin terhadap dipertanyakan selain menjadi pejabat publik.

“APA sumbangsih beliau (Gubernur Kalsel) kepada dunia akademik, riset, pengabdian masyarakat, mau pun sumbangsih ilmiah dalam bentuk tulisan? selain menjadi sebagai pejabat publik,” kata Rachmad Hidayat, penggagas petisi tolak gelar honoris causa untuk Paman Birin di change.org, Senin (25/10/2021) malam dalam diskusi daring bertajuk #StopObralGelar.

Dalam diskusi yang sama, Rachmad juga memastikan bahwa dirinya benar-benar alumni ULM. Ia menegaskan hal ini karena sebelumnya beredar kabar bahwa ia bukan alumnus dari kampus tersebut. Sembari menampilkan ijazahnya, lulusan FISIP ULM tersebut menegaskan sudah lulus dengan status cumlaude.

Dia berpendapat rencana ini merupakan kemunduran besar bagi ULM, karena mengikuti fenomena perguruan tinggi memberi gelar doktor kehormatan bagi politisi. “Institusi perguruan tinggi harus kembali kepada marwahnya, menjadi akal sehat tatanan masyarakat,” tutupnya.

Alumni Faperta ULM, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan isu ini merupakan fenomena gunung es ragam persoalan yang dialami ULM. “Keinginan Rektor ULM memberikan gelar doktor kehormatan membuka mata kita bahwa ULM sekarang tidak baik-baik saja,” ujar Cak Kiss sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Senat ULM Setuju Beri Gelar Doktor Kehormatan Bagi Paman Birin, Ini Alasannya!

Cak Kiss menyoroti bagaimana fasilitas umum di Kampus Banjarbaru dikorbankan demi membangun auditorium ULM. Belum lagi adanya jaringan minimarket ritel yang diijinkan berdiri di lingkungan ULM.

“Apakah ini semua ini sudah transparan, atau ada yg ditutupi, saya menantang KPK untuk datang ke ULM,” kata alumni Fakultas Pertanian ULM ini.

Sementara itu, pengajar di Fakultas Hukum ULM, Daddy Fahmanadie, mengemukakan pemberian gelar doktor kehormatan, satu di antara persoalan perguruan tinggi yang amat kompleks.

“Setiap masalah yang menjadi sorotan publik ketika sudah viral saja, dan menimbulkan kontroversi, padahal banyak persoalan lain, ” kata Daddy.

Kendati demikian, Daddy menilai sah-sah saja ULM berniat memberikan gelar honoris causa, namun ketika ketika diberikan kepada pejabat publik hal ini yang menjadi persoalan.

“Figur yang menerima doktor honoris causa harus sosok yang tepat, terlepas pro dan kontra yang saya ingin kritisi adalah, pertama transparansi proses dan rekam jejak penerima gelar doktor kehormatan,” ungkap Daddy.

BACA : Tolak Gelar Doktor Kehormatan Paman Birin, Alumni ULM Galang Petisi Change.org

Dia menegaskan poin penting adalah parameter penilaian tentang sosok yang tepat diberi gelar doktor honoris causa. Bukan tanpa alasan, Daddy mengatakan untuk meraih gelar akademis hingga doktor tentu tidak mudah. Hal ini tentu juga berlaku untuk DRHc, harus dengan beragam pertimbangan matang.

“Saya tentu tidak menolak kalau ULM mau memberikan gelar Dr HC namun tentu harus dengan pertimbangan matang, proses harus transparan, dan tentu mendapatkan persetujuan dari Senat ULM, mahasiswa hingga Akademisi ULM,” katanya.

Diskusi ini digagas oleh Ketua BEM ULM, Ahmad Rinaldi, merespons penolakan di change.org. Petisi penolakan pemberian doktor kehormatan bagi gubernur Kalsel kini sudah ditandatangani lebih dari 1.000 orang.

Jejakrekam berupaya mengkonfirmasi persoalan ini ke Rektor ULM Prof Sutarto Hadi, namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons. (jejakrekam)