ADA kabar gembira diungkap Ketua Kelompok Fraksi PPP Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syaifullah Tamliha. Soal adanya penambahan subsidi untuk LPG ukuran 3 kilogram telah disetujui pemerintah bersama DPR RI.
SKEMA kesepakatan anggaran subsidi energi dalam RAPBN tahun 2022 itu, mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung ukuran 3 kilogram mencapai Rp 77.549,1 miliar. Khusus, subsidi LPG untuk masyarakat miskin itu dipatok Rp 66.254,5 miliar.
“Jadi, kami tegaskan tidak ada kenaikan harga gas LPG ukuran 3 kilogram bersubsidi. Justru, ada usulan penambahan subsidi yang telah disetujui menjadi 8 juta metrikton,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Sabtu (18/9/2021).
Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan salah satu pertimbangan penambahan subsidi yang digelontorkan pemerintah serta disetujui DPR RI, karena masyarakat kecil masih terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
“Makanya, DPR RI khususnya dari Komisi VII bersama pemerintah sepakat harga LPG ukuran 3 kilogram tetap seperti yang ada. Bahkan, justru volume subsidinya dalam RAPBN 2022 ditambah,” ucap Syaifullah.
BACA : Jual LPG 3 Kg Diatas HET, Pemilik Pangkalan Gas Diamankan
Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengatakan dirinya turut mengusulkan dalam Banggar DPR RI untuk penambahan subsidi untuk LPG 3 kilogram pada tahun anggaran 2022. Bahkan, dalam skema kesepakatan anggaran subsidi energi pada RAPBD 2021 telah disetujui, termasuk subsidi BBM dan listrik.
Syaifullah merincikan DPR dan pemerintah menyepakati tidak ada perubahan skema anggaran subsidi. Untuk tahun 2020, subsidi yang dialokasikan untuk gas melon itu sebanyak 6,5 juta metrik ton (MT).
“Kemudian, pada 2021 naik menjadi 7,5 metrik ton (MT). Nah, pada tahun 2022 nanti, naik lagi menjadi 8 juta metrik ton,” tegas Ketua Bidang Organisasi DPP PPP ini.
BACA JUGA : Selalu Langka, Ada 400 Desa di Kalsel Ternyata Tak Memiliki Pangkalan LPG
Sebelumnya, Sekretaris Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kalimantan Selatan, HM Irfani telah mengusulkan HET gas LPG 3 kilogram dinaikkan dari Rp 17.500 per tabung menjadi Rp 21.000.
Usulan kenaikan ini sempat ditunda Pemprov Kalsel. Karena, masih dalam situasi ekonomi sulit akibat pandemi Corona serta Kalsel harus menghadapi berbagai macam bencana, khususnya banjir.
Kini, usai Gubernur Sahbirin Noor menjabat di periode kedua, Hiswanamigas mengusulkan kenaikan HET gas melon itu dengan memperhitungkan biaya operasional serta kenaikan upah minimum daerah. Nah, penyesuaian harga baru naik Rp 3.500 itu dinilai para pengusaha minyak dan gas diklaim masih terbilang wajar.(jejakrekam)