Keniscayaan Aksi Komunikasi Publik Dalam Satgas Covid Mengikuti Bahkan Mendahului Dinamika Sosial

Oleh : Dr.Taufik Arbain

PERSPSI publik soal covid 19 “tidak ada” sudah menurun, keinginan vaksinasi karena mobilisisasi, kesadaran dan sanksi administratif meningkat, citra pelayanan RSU pemerintah pro kontra, sensitifitas keagamaan menurun, layanan isoman dan santunannya berproses, satgas sampai ke RT kurang responsif.

ISU-isu demikian diperlukan strategi penanganan yang komprehensif minimal counter hoax, pesan-pesan edukatif dan jaringan relawan yang berbarengan arus mis dan disinformasi terkait usaha – usaha penanggulangan pemerintah dan mitra.

Dynamic policy sangat diperlukan dalam arah yang serba berubah dan berseterunya ragam isu saat ini . selain trust publik atas kebijakan, Pemerintah tak bisa sendiri, publik harus turut hadir .

Ya survei satgas bersmaan kominfo Provinsi Kalsel menyebutkan bahwa secara umum percaya adanya covid sudah mencapai 90 persen.

Hanya saja pada kawasan pedesaan masih 87,5 persen yang percaya sisanya tidak percaya, dan kawasan perkotaan percaya 90.9 persen sisanya tidak percaya (Juni-Juli 2021).

Namun seiring meningkatknya kasus, dan lalu lalang ambulance pengangkut pasien covid-19 dan berita duka , nampaknya melahirkan kepercayaan bahwa covid itu ada. Realitas ini seiring gencarnya komunikasi dan usaha pemerintah mitra dan para relawan turut serta dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada warga disamping turut serta melakukan gerakan bersama melawan hoax, miskomunkasi dan disinformasi

Tantangan dalam pelayanan publik terkait musim pandemi ini masih adanya pandangan miring terhadap RSU milik Pemerintah. Publik menganggap setiap pasien sakit di bawa ke RS akan dicovidkan, kemudian bisa bertambah parah dan meninggal karena kurangnya pelayanan yang diberikan.

Persepsi publik demikian menjadi tantangan bagi pemerintah dan satgas untuk mengedukasi bahwa kalau terpapar segera bawa ke RS atau rekomandasi isoman, juga RS meningkatkan pelayanannya baik terkait penambahan nakes, agar proporsional antara nakes dan pasien.

“Sebab musim pandemi ini adalah situasi yang tidak normal dalam penangananan penyembuhan Covid -19, Untuk itu perlu sekali kita menguatakan gerakan sadar ke RS dan gerakan berlapor jika terpapar.

Kita mengamati, perihal sensitifitas keagamaan akibat derasnya informasi kontra terkait covid juga menurun. Apalagi ada kebijakan pemerintah yang memberikan jalan tengah terkait kegiatan ibadah seperti 25 persen dan tetap prokes.

Disamping mitra-mitra yang bekerjasama dnegan tokoh informal agamawan yang turut serta dalam pesan dan edukasi covid. Bahwa “siapa” komunikan dalam penanganan covid ini sangat berpengaruh diantara derasnya info info sesat dan hoax.

Demikian pula ajakan bervaksin, tidak saja dari mobilisasi, syarat pelayanan publik, tetapi juga dipicu kesadaran akan sehat dan waspada penularan covid telah mengubah persepsi terkait pentingnya vaksin dari apa yang diusahakan pemerintah dalam melindungi nyawa warganya, ” maka dari itu respon publik tergantung dari sejauhmana dinamika sosial yang ada, respon pelayanan dan kebijakan pemerintah termasuk konsistensi.

Untuk itu saling membahu semua aktor adalah jalan keluar dalam mempercepat usaha penanganan covid agar kita bisa beraktifitas sedia kala.(*)

Penulis adalah : Ketua Bidang Komunikasi Informasi Satgas Covid 19 Prop Kalsel serta Ketua Indonesian Association for Public Adminitration Kalsel ini dan TIM Pakar Penanggulangan covid ULM.

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)