Foto: istimewa
KONTRAKTOR lintas asosiasi, berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran ke Kantor Bupati dan DPRD Banjar. Hal ini disebabkan kebijakan pembagian proyek yang dinilai tidak adil.
AKSI yang akan digelar adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi di muka umum yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.
Ada empat asosiasi kontraktor lokal di Kabupaten Banjar yakni Aspekindo, Askonas, Aspeknas, dan Gappensi Kabupaten Banjar. Mereka menduga banyaknya proyek Pemkab Banjar dikerjakan kontraktor luar daerah.
BACA: Duga Kontraktor Nakal Bermain, Rofiqi Sebut Muskab Kadin Kabupaten Banjar Ilegal
Kahar Muzakir kontraktor Kabupaten Banjar menyampaikan keluhannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, situasi sulit akibat bencana banjir dan pandemi Covid-19 seperti sekarang juga memukul para kontraktor di Kabupaten Banjar.
Hal tersebut menurutnya juga berakibat pada pemotongan anggaran untuk sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Banjar. Ini yang menyebabkan jumlah proyek yang dikerjakan di Pemkab Banjar semakin sedikit.
“Parahnya proyek yang sudah sedikit malah lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dari luar. Apa kami kontraktor lokal Kabupaten Banjar dipaksa hanya jadi penonton dan gigit jari saja,” jelas Kahar dalam keterangannya, Rabu (25/8/2021).
Kahar mendesak Ketua dan Anggota DPRD Banjar untuk bersikap yang jelas terhadap rakyat yang diwakilinya. Kepada Bupati Banjar, dia JUGA meminta agar ada keadilan dan perlindungan terhadap kontraktor lokal.
BACA JUGA: Anggaran BBPJN IX Banjarmasin Dipangkas, Rosehan Minta Proyek Nasional Bisa Digarap Kontraktor Lokal
Mantan aktivis ini menduga Pemerintah Daerah dan sepertinya tidak melaksanakan Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembinaan di bidang jasa Konstruksi.
“Kami akan menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Banjar dalam bentuk, demo, unjuk rasa, bahkan juga audiensi,” tegasnya.
Kahar mengindikasikan proyek yang digarap kontraktor luar daerah ini karena adanya dugaan kongkalikong oknum yang juga anggota timses pada Pilkada Kabupaten Banjar beberapa waktu yang lalu.
“Dari informasi yang saya terima dari rekan-rekan kontraktor proyek di Pemkab Banjar diduga kuat harus melalui oknum yang kami sebut sebagai Upin Ipin,“ pungkasnya.(jejakrekam)