Anggaran BBPJN IX Banjarmasin Dipangkas, Rosehan Minta Proyek Nasional Bisa Digarap Kontraktor Lokal

PORSI anggaran yang dikelola Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XI Banjarmasin dipangkas, akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Totalnya mencapai 40 persen.

FAKTA ini diungkap Kepala Bidang Perencanaan BBPJN Wilayah XI Banjarmasin, Syauqi Kamal dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (17/6/2020).

Dari alokasi dana bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dari pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), awalnya disuntik Rp 1,3 triliun, dipangkas hanya menyisakan sekitar Rp 800 miliar lebih. Menariknya, ternyata alokasi dana itu lebih banyak terporsir pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Barito Kuala, Kalimantan Selatan mencapai Rp 128 miliar.

Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri pun meminta agar alokasi dana penanganan jalan nasional itu bisa diarahkan ke wilayah Hulu Sungai dan pesisir Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kotabaru.

BACA : Sirkulasi Uang Beredar di Daerah, Kontraktor Lokal Harus Diutamakan

“Kita mengakui saat ini semua anggaran memang dipakai untuk dana kemanusiaan dalam penanganan masalah pandemi Covid-19, Namun, ke depan, porsi anggaran dari BBPJN Wilayah XI Banjarmasin bisa diarahkan ke wilayah Hulu Sungai dan pesisir Kalsel,” katanya.

Mantan Wakil Gubernur Kalsel ini merujuk pada kasus tertundanya peresmian Bandara Internasional Syamsudin Noor, beberapa waktu lalu akibat belum selesainya akses jalan di wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, sehingga agenda awal ditunda pihak pemerintah pusat.

“Ini pelajaran bagi kita semua. Bukan hanya bagi DPRD Kalsel. Ternyata, akibat tidak ada pengawalan dari DPR RI, alokasi dana untuk pembangunan jalan baru di Kalsel juga tidak jadi perhatian pemerintah pusat. Makanya, kami minta hal ini tak boleh terjadi lagi,” cetus Rosehan.

Untuk proyek-proyek yang diadakan BBPNJ Wilayah XI Banjarmasin diingatkan Rosehan agar bisa mengutamakan kontraktor lokal atau bisa dimitrakan dengan kontraktor nasional. Hal itu, ditegaskan Rosehan agar roda perekonomian daerah bergerak, karena kontraktor lokal bisa mendapat pekerjaan dari proyek nasional.

“Ini penting agar kue pembangunan juga dinikmati pelaku usaha lokal,” cetus legislator PDI Perjuangan ini.

BACA JUGA : Banyak Proyek Digarap Pihak Luar, Gapensi Kalsel Minta Pemda Tidak Tutup Mata

Sebelumnya, BBPJN Wilayah XI Banjarmasin mencatat sepanjang 1.204,30 kilometer jalan di Kalsel telah berstatus mantap, berdasar laporan pada semester II tahun 2019. Sisanya, tinggal 76,12 Km saja yang masih perlu diperbaiki.

Datanya, jalan nasional d Kalsel dengan kondisi baik sepanjang 493,80 Km atau 41,06 persen. Sedangkan, kondisi sedang sepanjang 632,65 Km atau 52,60 persen. Untuk kondisi rusak ringan, sepanjang 70,73 Km atau 5,88 persen, rusak berat sepanjang 5,39 Km atau 0,45 persen.(jejakrekam)