Foto : Istimewa
PENJABAT Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menghadiri Taxpayer Gathering 2021 yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Kamis (19/6/2021) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin
ACARA yang mengusung tema “Baimbai Bagawi Mambangun Nagari” ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara DJP serta pembayar pajak dan stakeholder.
Safrizal ZA menyampaikan apresiasinya untuk para wajib pajak yang berhadir. “Saya mengapresiasi para taxpayer di Kalsel yang hebat-hebat. Kalau tidak ada taxpayer yang bekerja lebih keras, tentu sektor ekonomi di Kalsel pergerakannya akan lambat,” sebut Safrizal.
Ia mengungkapkan Pemprov Kalsel membuka “karpet merah” atau siap memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha. “Kalau ada usaha yang ingin dibuat namun perizinannya jadi sulit, lapor saya,” pinta Safrizal disela kegiatan.
BACA: Hanya Rp 4 Miliar, Pj Gubernur Kalsel Ingin Genjot Penerimaan Pajak Air Permukaan
Bahkan, Ia pun menitip pesan untuk Dirjen Pajak terkait kebijakan bagi hasil perusahaan yang terdaftar pajak di daerah lain, namun Sumber Daya Alam (SDA)-nya bersumber dari Kalsel
“Apabila SDA yang diusahakan itu bersumber dari Kalsel, apakah saat bagi hasil Kalsel termasuk yang mendapatkan,” tanya Safrizal yang mengakui hal tersebut belum pasti mendapatkan pembagian.
Untuk itu, Safrizal menghimbau pengusaha Kalsel untuk mendaftarkan wajib pajak di Provinsi Kalsel. “Kita selalu dukung Kanwil DJP Kalselteng yang memiliki target untuk meningkatkan indeks atau mutu layanan kantor mereka,” ujar Safrizal.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Tarmizi mengungkapkan Kanwil DJP Kalselteng memiliki misi untuk meningkatkan raihan predikat pelayanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020 menjadi Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) di 2022.
DJP melakukan reorganisasi instansi vertikal pada Mei 2021, dimana termasuk di dalamnya adalah KPP Madya Banjarmasin. “Mulai 24 Mei 2021, dengan jumlah kantor yang sama dilakukan penataan organisasi. Sebanyak 24 kantor dilebur, dan bertambah sejumlah 18 KPP Madya di seluruh Indonesia,” imbuhnya. (jejakrekam)