Macet Berbulan-Bulan di Kayutangi dan Handil Bakti, Rosehan Desak Gubernur Turun Tangan

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Rosehan Noor Bachri mempertanyakan kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Kalimantan Selatan, atas kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Brigjen H Hasan Basry, Kayutangi dan Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Barito Kuala (Batola).

TERHITUNG sejak bencana banjir pada pertengahan Januari lalu, hingga kini atau terhitung lebih dari dua bulan, kemacetan parah terjadi akibat tertundanya pembangunan Jembatan Sungai Alalak. Sepatutnya, Jembatan Sungai Alalak baru yang menelan dana ratusan miliar bisa dioperasionalkan pada Maret ini, namun tertunda pada September 2021 mendatang.

Padahal, Jembatan Sei Alalak megah bermodel cable stayed pertama di Indonesia yang membentang di atas Sungai Alalak telah digarap sejak 2018 lalu. Penggarapan Jembatan Sei Alalak mengunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 278 miliar dengan kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Pandji, KSO dengan skema pekerjaan tahun jamak (multiyears).

“Kemacetan parah sudah terhitung berbulan-bulan, ya lebih dari dua bulan sejak banjir melanda Kalimantan Selatan. Jangan selalu beralasan gara-gara rusaknya Jalan Gubernur Syarkawi yang terkoneksi ke Jalan Trans Kalimantan atau rusaknya Jembatan Mataraman. Seharusnya, ada solusi konkret,” ucap Rosehan Noor Bachri kepada jejakrekam.com, Rabu (17/3/2021).

BACA : Macet Parah di Kayutangi dan Handil Bakti Akibat Proyek Jembatan Alalak 1 Lambat

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kalsel menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, Asosiasi Angkutan Truk Logistik Kalsel serta  Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Kalimantan Selatan Syauqi Kamal, dan pejabat lainnya justru tidak ada solusi dalam memecahkan kemacetan parah di kawasan Handil Bakti dan Jalan Gubernur Syarkawi.

Menurut Rosehan, kemacetan parah di kawasan Handil Bakti itu juga akibat tidak ada petugas yang mengatur, hanya mengandalkan relawan lalu lintas yang terbatas personel dan waktunya. Padahal, beber mantan Wakil Gubernur Kalsel, masuk truk angkutan bertonase besar turut memicu kemacetan parah di daerah perbatasan Banjarmasin dan Barito Kuala, termasuk di Handil Bakti.

“Seharusnya, Jembatan Sei Alalak yang lama masih berdiri itu bisa difungsikan untuk sementara waktu. Jadi, bisa mengurai kemacetan. Padahal, ketika masyarakat yang menggunakan jalan itu mengalami kemacetan pasti berteriak, bukan hanya warga Kalsel, tapi daerah lain tentu harus didengar dan diperjuangkan dewan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

BACA JUGA : Anggaran Digeser, Peresmian Jembatan Alalak Ditunda hingga September 2021

Rosehan mengatakan perlu solusi alternatif bersama dalam mengurai kemacetan parah di kawasan Handil Bakti, sehingga tidak berlangsung berbulan-bulan. “Sejak awal Jembatan Sei Alalak itu dibangun, kemacetan sudah terjadi, ketika Jembatan Sungai Alalak 2 dibatasi penggunaan. Diperparah dengan banjir, kemudian masalah fery penyeberangan hingga dengan Wakil Bupati Batola (Rahmadian Noor),” ungkap Rosehan.

Bagi Rosehan, ada masalah komunikasi yang tersumbat, sehingga para sopir truk atau pelaku usaha menggelar demonstrasi. Ia juga mengungkap durasi perjalanan yang ditempuh di kawasan Handil Bakti bisa menempuh lebih dari 3 jam lebih. “Ini terbukti, ketika anggota DPRD Kalimantan Tengah saat berkunjung ke DPRD Kalsel menceritakan itu. Apalagi, juga terparah lagi dengan kondisi Jalan Cemara Ujung, untungnya kabar terakhir ada perbaikan,” ungkap Rosehan.

Agar ada solusi dan kesepakatan bersama memecah masalah yang dihadapi masyarakat, Rosehan pun mengajak bisa melakukan peninjauan di lapangan. Dengan begitu, bisa dipetakan masalah serta solusi yang tepat. “Jangan sampai macet berbulan-bulan ini justru bisa Guinness World Records. Solusinya alternatif bisa menerapkan konsep genap-ganjil yang diterapkan DKI Jakarta untuk kawasan itu. Ini karena, kepentingan yang melintas di kawasan Jalan Trans Kalimantan, bukan hanya Kalsel tapi juga Kalimantan Tengah,” tutur Rosehan.

BACA JUGA : Hindari Kecelakaan, Warga Cemara Ujung Tanam Pohon Pisang Di Tengah Jalan Yang Rusak

Jika tak ada solusi nyata, Rosehan pun mengatakan DPRD Kalsel pun bisa nantinya menyampaikan masalah itu ke Penjabat Gubernur Kalsel. Sebab, menurut Rosehan, terbukti di lapangan justru tidak ada petugas baik dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel yang turut mengurai kemacetan parah di kawasan Handil Bakti dan Kayutangi Ujung.

“Makanya, bisa juga difungsikan sementara Jembatan Alalak yang lama berada di samping bangunan Jembatan Sungai Alalak baru. Tentu dengan pengaturan yang tepat, sehingga tidak ada lagi antrean panjang di fery penyeberangan Kayutangi Ujung ke Berangas, Batola,” kata Rosehan.

Ia juga mengeritik kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Kalimantan Selatan, karena terbukti hingga kini pembangunan Jembatan Sungai Alalak yang baru belum rampung, meski awalnya ditarget selesai pada Maret ini, hingga molor pada September 2021.

“Sekali lagi, ini butuh komitmen kuat untuk memberi solusi bagi masyarakat yang mengalami kemacetan berbulan-bulan dengan banyak dampak yang dirasakan selama ini. Makanya, jika tidak ada solusi, saya meminta agar (Penjabat) Gubernur Kalimantan Selatan turun tangan. Apalagi, ada wacana pembukaan Jembatan Alalak 1 yang lama itu sebulan lagi. Padahal, berdasar hasil rapat di DPRD Kalsel pada 27 Januari lalu, diputuskan untuk membuka Jembatan Alalak 1 itu pada 27 Februari lalu. Ini berarti sudah molor sebulan,” tandas Rosehan.(jejakrekam)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2021/03/17/macet-berbulan-bulan-di-kayutangi-dan-handil-bakti-rosehan-desak-gubernur-turun-tangan/