Foto : Muhammad
SEBELUM memasuki hari pemungutan suara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel pada Rabu, 9 Desember 2020 nanti, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar apel pergeseran pasukan PAM TPS.
APEL pergeseran pasukan ini dipimpin Bupati HSU H Abdul Wahid di halaman Mapolres HSU, Amuntai, Senin (7/12/2020), didampingi Wakil Kapolres HSU Kompol Irwan, Dandim Amuntai Letkol Inf Ali Ahmad Satriadi, Ketua KPU HSU Rina Mei Saputri dan Ketua Bawaslu Syardani serta 136 orang anggota pengamanan.
Bupati Wahid mengingatkan semua petugas pengamanan agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. “Kita sebagai petugas harus memberikan contoh dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lapangan,” ucap Wahid.
Menurut dia, momentum pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel menjadi sangat penting bagi semua, terutama bagi jajaran keamanan dalam mengatasi potensi kerawanan bisa muncul.
“Situasi dan kondisi mungkin bisa saja berubah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, petugas harus dapat menyiapkan diri sejak dini,” ujar Wahid.
BACA : Datang ke Batulicin, Wakapolda Kalsel Tinjau Gudang Logistik KPU Tanbu
Sementara itu, Wakapolres HSU Kompol Irwan mengatakan pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan Pilgub Kalsel 2020 di TPS se-Kabupaten HSU. Ia mengutarakan pada konteksnya h Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, berkewajiban untuk mengawal, menjaga dan mengamankan penyelenggaraan pilkada 2020.
“Hal ini dilakukan melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komprenhensif, mengarahkan segala sumber daya yang ada, serta memperkokoh kerja sama sinergis dengan penyelenggara KPU, Bawaslu, TNI, dan masyarakat serta mitra keamanan lainnya,” paparnya.
“Agar pesta demokrasi Pilgub Kalsel di daerah hukum Polres HSU 2020 dapat berlangsung aman, jujur, adil, demokratis dan aman dari penyebaran Covid-19,” ujar perwira menengah Polda Kalsel ini.
BACA JUGA : Anggap Semua Wilayah Pilkada Rawan, Polda Kalsel Terjunkan 4 Kompi Brimob dan 2/3 Kekuatan
Masih menurut Irwan, perlu dicermati pada pelaksanaan pilkada 2020 terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius kita semua untuk diantisipasi sejak dini. Ini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata, yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pilkada 2020.
“Berbagai potensi kerawanan tersebut, dapat terjadi dalam setiap tahapan pilkada berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk tindak pidana umum dan munculnya klaster baru Covid-19,” ucapnya.
“Saya tegaskan agar seluruh personel Polri tetap menjaga netralitas, dengan tidak berpihak kepada kelompok tertentu, dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya, selama berlangsungnya tahapan-tahapan pilkada,” pungkas Irwan.(jejakrekam)