Foto : Syarbani
MENYUKSESKAN pemilihan kepala daerah (pilkad) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Barito Utara menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder. Rakor dihelat di Ballroom Hotel Armani Muara Teweh, Senin (30/11/2020).
KEGIATAN rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra didampingi unsur FKPD, Ketua Bawaslu Barito Utara H Alamsyah, kepala perangkat daerah dan undangan terkait lainya.
Bupati Barito Utara H Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra mengatakan pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga diera keterbukaan seperti yang kita hadapi saat ini.
“Masyarakat serta segenap pemangku kepentingan telah semakin kritis dan semakin memahami keberadaan pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik,” kata Wabup Sugianto Panala Putra.
BACA : Bawaslu RI Tolak Laporan Denny Indrayana soal Dugaan Pelanggaran Pilkada Petahana
Dikatakannya, tugas dan wewenang Bawaslu dalam garis besarnya adalah memantau dan mengawasi penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berkesinambungan di semua tahapan.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses peyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Desember tahun 2020, berjalan lancar, tertib dan damai,” ucap Wabup Sugianto panala Putra membacakan sambutan Bupati Nadalsyah.
Wabup menjelaskan pilkada di masa pandemi Covid-19, pelaksanaannya tentu tidak mudah, karena itu setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pelanggaran yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat.
BACA JUGA : HMI Banjarmasin Ajak Generasi Milenial Berani Lapor Indikasi Politik Uang ke Bawaslu
Sementara itu, Ketua Bawaslu H Alamsyah menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan agar bisa mencegah atau mengantisipasi hal yang bisa memicu nantinya, pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang tentunya harus melakukan langkah koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini dilaksanakan agar terselenggaranya pilkada yang aman, damai dan berkualitas serta terpilihnya pemimpin yang berintegritas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020,” kata H Alamsyah.(jejakrekam)