Foto : Klikfakta.com
Oleh: Muhammad Uhaib As’ad
JILAT menjilat dalam dunia politik tidak diharamkan, bahkan sudah menjadi perilaku telanjang di era demokrasi saat ini. Praktik jilat menjilat dan hipokritisme tidak ditabukan dalam altar demokrasi kapitalisme.
YAITU demokrasi yang tersandera para demagog penjilat kekuasaan di tengah literasi politik warga yang masih rendah. Tidak hanya itu, proses pembiaran pembodohan politik menjadi arena laga para demagog mengeksplorasi struktur ketidakberdayaan warga secara politik dan politik.
Negara tidak pernah hadir dalam membangun kecerdasan dan meningkatkan literasi politik warga. Partai politik alih-alih mencerdaskan kesadaran politik warga, justru terperangkap ke dalam sangkar besi oligarki dan menjadi lahan peternakan politik dinasti dan feodalisme.
BACA : Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel
Praktik demokrasi oligarki, politik dinasti, dan feodalisme ini semakin terstruktur di era transisi demokrasi. Transisi demokrasi ini menjadi kesempatan bagi para penjilat kekuasaan dan kaum hipokrit membangun perselingkuhan politik.
Perselingkuhan politik seperti ini tidak akan pernah melahirkan kualitas demokrasi, justru sekedar melahirkan ilusi demokrasi. Pilkada tidak lebih manjadi area kamuflase demokrasi yang kendalikan para penjilat kekuasaan atau para cukong pilkada yang secara telanjang mentahbiskan diri sebagai pahlawan di tengah pragmatisme dan keluguan politik warga.
Instrumen demokrasi atau lembaga-lembaga demokrasi tidak pernah mempertanyakan mengapa tingkat literasi politik di negeri ini masih rendah dan warga begitu mudah terpapar kebohongan politik. Kebohongan politik itu dibiarkan dengan cara membombardir politik uang dan membeli suara.
BACA JUGA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal
Penjilat politik dalam Pilkada sudah tidak terbendung lagi. Aturan main politik dan hukum tidak berdaya menghadapi kaum penjilat itu. Desain demokrasi memang dibiarkan seperti itu. Desain demokrasi yang meneguhkan oligarki dan politik dinasti.
Ritual pilkada pasca Orde Baru tidak lebih sekadar formalitas saja. Partisipasi politik publik sekadar dimaknai datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itulah makna pesta demokrasi bagi rakyat. Sebuah pemaknaan baku yang dinarasikan oleh negara atau rezim pilkada.
Pesta Daulat Demokrasi?
Siapakah yang berpesta itu? Bila pilkada dilihat dari perspektif sosiologi politik dan psikologi politik bagi rakyat tidak menggambarkan sebuah kegembiraan atau keceriaan, misalnya seperti pesta perkawinan. Yang terekam dalam dalam imajinasi sosiologi publik, pilkada justru menorehkan apatisme dan pragmatisme bagi warga, khususnya bagi warga dalam tingkat sosio-ekonomi dan politik rendah atau masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ini realitas yang tidak bisa dipungkiri. Masih kita akan mengatakan bahwa Pilkada itu pesta rakyat atau pestanya para oligarki atau pemilik modal. Para oligarki atau pemilik modal sebagai kelompok yang mendominasi mengendalikan struktur kekuasaan ekonomi dan politik.
BACA JUGA : Persengkongkolan Para Aktor Berwatak Oligarki-Predator
Warna-warna politik termasuk Pilkada ditentukan oleh kekuatan oligarki dan pemilik modal. Kita bisa membayangkan, masih politik atau perjalanan demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional hanya ditentukan oleh sekelompok orang itu di tengah jutaan rakyat negeri ini.
Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum tuntas atau desain demokrasi yang berliku, menjadi kesempatan bagi para petualang politik, khusus nya bagi para oligarki.
Pilkada serentak akan datang tidak memberikan optimisme bagi masa depan perkembangan demokrasi. Selama keterlibatan para cukong dan membajak pilkada, justru pilkada tidak lebih sebagai pasar gelap demokrasi yang hanya menguntungkan bagi para oligarki dan penguatan politik serta para penjilat kekuasaan.(jejakrekam)
Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik, Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2020/11/06/oligarki-dan-dinasti-politik-dalam-pilkada/