Kabar Gembira, Subsidi LPG 3 Kg Naik Jadi 7,5 Juta Ton di Tahun 2021

0 461

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI asal Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengungkap bersama pihak pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

DALAM rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Gubernur BI dan pejabat lainnya, ada beberapa hal yang krusial telah diputuskan bersama.

“Hari ini, saya selaku Badan Anggaran DPR RI dan Menkeu turut mengambil keputusan untuk meningkatkan subsidi gas LPG 3 kilogram,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Jumat (25/9/2020).

Keputusan yang pro rakyat dimaksud Ketua Poksi PPP Badan Anggaran DPR RI ini adalah peningkatan subsidi gas LPG 3 kilogram dari awalnya 6,5 juta ton pada 2020, naik menjadi 7,5 juta ton pada 2021.

BACA : Sikapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Anggota DPR Desak Pertamina Konsisten Jalankan Program OVOO

“Tahun nanti, sistem distribusi gas bersubsidi ini dengan sistem terbuka. Jadi, tidak ada lagi alasan gas melon itu menjadi langka,” cetus Ketua DPP PPP.

Syaifullah menegaskan hal itu menjadi buah dari perjuangan untuk rakyat miskin yang makin susah di masa pandemi Covid-19.

“Jadi, mari kita awasi bersama agar tidak ada agen yang menyelewengkan gas LPG 3 kilogram yang telah disalurkan pihak Pertamina,” cetusnya.

BACA JUGA : Selalu Langka, Ada 400 Desa di Kalsel Ternyata Tak Memiliki Pangkalan LPG

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua rapat paripurna yang akan datang pada 29 September 2020 mendatang.

Sebelum mengambil keputusan, para Ketua Panja melaporkan hasil kerja panitia kerja menggodok RUU APBN tahun anggaran 2021.

Sebelum pengambilan keputusan, para Ketua Panja telah melaporkan tentang hasil kerja Panja Pembahasan RUU APBN TA 2021. Termasuk, pandangan dan catatan yang telah diberikan dalam membahas produk hukum anggaran itu.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.