Anggota Komisi I DPR RI: Citra Indonesia Bisa Buruk Akibat Pemimpin Daerah Tak Disiplin Protokol Covid-19

0

POTRET tak displinnya pemimpin daerah sebagai contoh publik di tengah pilkada serentak 2020 dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19), justru makin membuat citra Indonesia jatuh di mata dunia internasional.

“INI fakta yang terjadi, ketika 59 negara menutup pintu atau akses bagi Warga Negara Indonesia (WNI), tentu ini akan berdampak negatif terhadap citra, harkat dan martabat Indonesia di pentas peradaban internasional,” kata anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Rabu (9/9/2020).

Ini menyusul, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 51 kepala daerah, termasuk Walikota Banjarmasin Ibnu Sina akibat melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan massa.

“Kondisi semacam ini bisa saja memicu persepsi dunia bahwa kita adalah negara yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Padahal, itu sudah menjadi acuan yang dipandu WHO dan Menteri Kesehatan,” cetus Syaifullah.

BACA : Disemprot Mendagri Gegara Massa Pendukung di KPU, Ibnu: Semua Bapaslon Juga Begitu

Ketua DPP PPP Bidang Luar Negeri ini mengatakan persepsi negatif dunia ini akan berdampak pada sektor ekonomi, terutama menyangkut bantuan luar negeri serta turut berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar Rupiah terhadap mata asing asing.

“Ketika terjadi peningkatan orang yang terpapar virus Corona (Covid-19) selama proses pilkada berlangsung, jelas jangankan rakyat biasa, calon pemimpin pun yang mestinya jadi teladan telah berguguran,” tutur Syaifullah.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini berharap agar Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI kembali mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada. Sebab, kata Syaifullah, pilkada bisa berpotensi menjadi biang kerok peningkatan signifikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Jika pun diteruskan, maka proses pilkada tidak akan berkualitas. Bahkan, jika dipaksakan tentunya akan melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya,” kata politisi senior PPP ini.

BACA JUGA : KPU Kalsel Sebut Ada 8 Bakal Kandidat Pilkada yang Terpapar Covid-19

Bagi Syaifullah, kita jangan membandingkan dengan negara yang tidak menunda pemilu seperti Korea Selatan dan lainnya, karena jumlah penduduknya tidak sebesar Indonesia.

“Lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah, sehingga kita bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol Covid19. Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya, khususnya penanganan pandemi Covid-19 berjalan secara benar dan terkendali,” papar lulusan S2 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Syaifullah menegaskan justru menunjuk pelaksana tugas kepala daerah, bukanlah barang yang haram, sebab undang-undang telah membolehkannya.(jejakrekam)

Penulis Didi GS
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.