Foto : Istimewa
Oleh: Ir Sukhrowardi
SUDAH cukup lama saya memasuki dunia politik, yaitu sejak menjadi kader Golkar sekaligus menjadi pengurusnya. Awalnya ikut berpartai hanya bermaksud untuk “beramaian”, saja sekaligus mengintip kondisi dunia politik yang kata orang memang penuh warna. Karenanya, ketika saya aktif di dunia politik, tidak pernah meninggalkan LSM sebagai “habitat” awalnya.
JIKA pada mulanya masuk dunia politik hanya sekadar “beramaian” saja, lama-lama terasa juga ‘nikmatnya’. Alhasil, setelah berkiprah sekian lama, saya memantapkan diri untuk pasang target politik yang akan dicapai dalam kurun waktu ke depannya. Tahap awal adalah menjadi wakil rakyat untuk tingkat Kota Banjarmasin tempat saya lahir dan besar di sana.
Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT serta dukungan masyarakat Banjarmasin Utara, pada Pemilu 2019 yang lalu saya berhasil meraih tiket sebagai salah satu wakil rakyat mewakili Dapil Banjarmasin Utara. Sudah barang tentu keberhasilan ini merupakan bagian dari sejarah hidup bagi saya untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang telah memberikan amanahnya.
Sebagai wakil rakyat yang baru terpilih, ada nuasa “kegagapan” menghadapi dunia kedewanan yang selama ini hanya menjadi utopia belaka. Tetapi, dengan semangat beradaptasi, silaturahmi, dan koordinasi dengan sesama anggota dewan terpilih, akhirnya persamaan persepsi terbangun juga. Lewat sebuah pertemuan yang saya inisiasi akhirnya berhasil menyepakati sebuah komitmen untuk mendukung kader Golkar sebagai calon Wakil Walikota yaitu Saudara Ananda.
Atas dukungan dan dorongan dari beberapa anggota dewan sebagai calon Wakil Walikota rupanya membuat Saudara Ananda merasa perlu untuk membangun aliansi baru sebagai wujud konkrit dukungan kepadanya.
Langkah awal yang ia lakukan adalah mengajak Fraksi Partai Golkar agar mau mendukung permintaan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Paman Birin untuk loloskan jagonya. Jago yang dimaksud tidak lain adalah saya sendiri (Ir Sukhrowardi) sebagai kandidat Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Banjarmasin priode 2019-2024.
Prosesi untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Fraksi Golkar ini ternyata sarat dengan dinamika. Segala sesuatunya yang dikira akan berjalan mulus-mulus saja karena mendapatkan restu dan dukungan dari Ketua DPD Golkar, ternyata tidak demikian kenyataanya. Proses keterpilihan saya sebagai Ketua Fraksi Golkar harus melewati beberapa tahapan yang cukup menguras pikiran dan tenaga. Tidak lain karena ada beberapa tantangan di lingkungan internal yang membuat proses pemilihan berjalan cukup alot, tidak seperti biasanya.
Adalah mantan Ketua Fraksi Golkar, Rudiani yang terpilih untuk 4 periode sebagai wakil rakyat dan Matnor Ali (Sekretaris Golkar) memberikan persyaratan untuk menyatakan persetujuan pada posisi baru saya. Mereka akan menyatakan memberikan persetujuan dengan syarat diplenokan dahulu di Partai Golkar kota. ”Biar rapat pleno yang akan memberikan persetujuan atau tidak saudara Sukhrowardi sebagai Ketua Fraksi Golkar”, begitu katanya.
Penentuan saya sebagai Ketua Fraksi lewat rapat pleno seperti itu, menurut Noor Latifah dan Dharna (anggota dewan lainnnya) dinilai aneh alias tidak biasa. Sebab, kata mereka, dulu-dulunya mengalir begitu saja berdasarkan kesepakatan internal pimpinan, tanpa harus melalui plenokan segala. Tapi kali ini sepertinya prosesi sebagai Ketua Fraksi berjalan tidak seperti biasa.
Namun setelah melalui proses yang “tidak biasa”, akhirnya keputusan rapat pleno menyetujui untuk menetapkan saya sebagai Ketua Fraksi Golkar, menggantikan Ketua yang lama. Persetujuan itu dengan catatan Ketua Fraksi Partai Golkar tidak boleh merangkap menjadi Ketua Komisi atau Ketua Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
Rapat persetujuan saya sebagai Ketua Fraksi itupun diketahui melalui bocoran notulensi yang didapatkan oleh salah satu anggota dewan dan bukan melalui jalur resmi. Terbaca dalam bocoran notulensi itu bahwa saya sebagai Ketua Fraksi didampingi oleh Rudiani sebagai Wakil Ketua dan Matnor Ali sebagai sekretarisnya.
Begitu terpilih sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin, serangkaian agenda kerja sebagai pimpinan fraksi sudah menghadang di depan mata. Langkah awal adalah pembahasan Tatib Dewan sebagai landasan untuk mengatur kerja dewan lima tahun berikutnya. Selama proses pembahasan Tatib ini saya berusaha untuk memasukkan unsur nilai-nilai lokal ke dalamnya, sejalan dengan karakteristik warga Kota Banjarmasin yang religius.
Selain pembahasan Tatib, di antara kekuatan kekuatan partai politik di dewan juga saling kasak-kusuk untuk mengisi jabatan jabatan politik yang ada. Posisi penting Alat Kelengkapan Dewan menjadi “incaran” partai politik yang telah berhasil meloloskan wakil-wakilnya. Komunikasi dan bargaining dalam rangka “power sharing” untuk mengisi posisi-posisi strategis yang ada begitu intens berjalan di antara para pemburunya. Akhirnya, PAN sebagai partai pemenang yang sekaligus moderator mendapatkan jatah kursi pimpinan yang paling banyak jumlahnya. Sementara itu partai Golkar sebagai partai lama yang didominasi oleh kader-kader politik senior harus cukup puas mendapatkan 2 kursi unsur pimpinan saja.
Tragedi sempat terjadi ketika rapat paripurna berlangsung untuk pembahasan pengisian alat kelengkapan dewan yang banyak diincar oleh para pemburunya. Telah terjadi adu argumentasi yang cukup panas antara saya selaku Ketua Fraksi dan unsur pimpinan dari Fraksi Partai Golkar, Ananda. Debat panas terjadi berpangkal pada masalah legalitas tanda tanggan Ketua Fraksi Golkar yang diserobot oleh wakil ketua fraksinya. Penyerobotan tanda tangan itu terjadi karena ketakutan tidak mendapatkan jatah jabatan di komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya. Adu argumentasi berakhir setelah ada kesepakatan di antara pihak terkait untuk satu tahun menduduki kekuasaan alat kelengkapan dewan lainnya.
Dengan adanya adu argumentasi di paripurna itu mengesankan bahwa Partai Golkar, menurut pandangan orang luar, sedang tidak solid dan terjadi perpecahan di internalnya. Sebuah bangunan image yang tentunya kurang bagus untuk Partai Golkar yang terkesan hanya ribut memperebutkan kekuasaan dan kurang memikirkan nasib rakyatnya.
Setelah melalui dinamika yang cukup panjang dan berliku, pada akhirnya selain mendapat jatah sebagai Ketua Fraksi, saya juga mendapatkan jatah untuk duduk membidangi persoalan infrastruktur yaitu di Komisi III. Selama menduduki posisi di Komisi III inilah saya berusaha untuk mengangkat permasalahan-permasalahan aktual terkait infrastruktur kota seperti masalah jembatan Jalan Sulawesi yang terhalang oleh ruko ruko di depannya. Banyaknya pembangunan yang tidak berijin dan yang menimbulkan kerugian bagi warga, sinergi pembangunan Jalan Simpang Ulin, dan sebagainya. Selain itu masalah yang sedang hangat disorot yaitu parkir Duta Mall dan taman edukasi yang akhir-akhir ini banyak diberitakan media massa.
Tantangan baru menghadang ketika dipercaya untuk duduk di Banggar. Selama proses pembahasan anggaran diupayakan untuk membahas anggaran secara transparan alias terbuka. Pembahasan anggaran perubahan dilakukan melalui proses yang tidak biasa. Proses pembahasan diupayakan dilakukan secara lebih detail, bukan sekadar formalitas belaka. Meskipun harus diakui bahwa anggaran sebenarnya disusun tidak mengacu pada RPJMD yang ada.
Namun dengan pembahasan yang serius diharapkan akan meminimalkan tiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan target dan sasaran yang telah dicanangkan.` Sehingga diharapkan uang rakyat tidak menguap sia-sia tanpa hasil yang bisa dirasakan oleh rakyat yang selama ini telah patuh membayar pajak kepada negara. Demikianlah dinamika yang saya rasakan selama tiga bulan menjadi wakil rakyat di level kota. Sebuah pengalaman yang dalam banyak hal ternyata berbeda dengan apa yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya.(jejakrekam)
Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Banjarmasin