BERAGAM respon ditunjukkan para wakil rakyat di Rumah Banjar, usai satu per satu akan dikorek keterangan oleh tim penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bertalian dengan pengusutan dugaan dana perjalanan fiktif tercover dalam APBD 2015.
ADA yang ingin mengembalikan dana itu ke kas daerah seperti yang ingin dilakoni Ketua DPRD Kalsel, Burhanuddin. Namun, ada pula mendesak agar proses penelisikan itu berlangsung cepat dan terang benderang, apakah ada unsur melawan hukum dan kerugian negara yang bisa menjerat para anggota DPRD.
“Kami semua ingin kasus ini cepat selesai. Jadi, kami tak lagi terbebani dengan pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejati Kalsel. Saya sendiri siap untuk dipanggil lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah kepada jejakrekam.com, Kamis (11/5/2017).
Ia mengaku sudah kali dipanggil, saat proses pengusutan awal yang dilakukan Kejati Kalsel. Namun, sejak era Kajati Kalsel yang baru, DR H Abdul Muni membentuk 9 tim khusus tipikor dan turunnya rekomendasi dari Kejagung RI, Asbullah mengaku belum menerima surat panggilan. “Kalau benar ada surat pemanggilan, saya akan merespon dan kooperatif. Kami semua ingin kasus ini terang benderang,” cetusnya.
Sekretaris DPW PPP Kalsel ini menegaskan tetap menyampaikan keterangan kepada tim khusus tipikor sesuai apa dirinya ketahui. “Pokoknya, apa yang saya tahu, ya saya sampaikan,” ucapnya.
Sebagai salah satu unsur pimpinan dewan di Rumah Banjar, Asbullah mengakui masing-masing anggota dewan tak mengetahui kapan akan dipanggil pihak Kejati Kalsel. Ia menegaskan sudah menyampaikan pesan agar seluruh anggota DPRD Kalsel yang memang menerima surat panggilan, bisa menghadap ke tim khusus tipikor. “Kami jelas mendukung upaya penuntasan kasus semacam ini. Yang pasti, lebih cepat lebih baik karena menyangkut kinerja dewan ke depan, agar tak terbebani dengan kasus semacam ini,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : BeritaJakarta.com