ACT

Paman Birin Diminta Presiden Siapkan Lahan, Fajar : Dikira Bikin Kebun Sawit

0 826

ADA cerita menarik ketika Presiden Joko Widodo menghadiri ritual tahunan masyarakat Bugis Pagatan dalam Mappanretasi medio 2017 lalu di Batulicin, Kalimantan Selatan. Saat itu, orang nomor satu di republik ini meminta Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin menyiapkan lahan ratusan ribu hektare.

“WAKTU itu, Paman Birin sempat terkejut. Tiba-tiba Pak Presiden minta lahan seluas 300 ribu hektare. Waktu itu, dikira Pak Gubernur, mau berkebun sawit, ternyata lahan untuk lokasi ibukota baru,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira bercerita kepada jejakrekam.com, di Banjarmasin, Rabu (29/5/2019) malam.

Selidik punya selidik, ternyata saat itu Presiden Jokowi telah mengeluarkan wacana untuk memindahkan ibukota negara atau pusat pemerintahan dari Jakarta ke kawasan lain. Termasuk, di Pulau Kalimantan, khususnya lagi di Provinsi Kalimantan Selatan.

BACA : Ketua DPRD Kalsel Optimistis Batulicin Kandidat Kuat Ibukota Negara

‘Titah’ sang presiden ini pun dijalankan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Dengan membentuk tim khusus dari instansi terkait, Pemprov Kalsel mulai melacak dan menyortir lahan yang sesuai dengan kriteria pemerintah pusat itu.

“Kriteria yang diinginkan pemerintah pusat adalah wilayah yang bebas bencana, tanah keras bukan rawa-rawa, ketersediaan bahan baku air bersih, minimnya kepemilikan oleh individu dan kelompok, berpenduduk jarang dan budaya masyarakat terbuka,” tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin ini.

BACA JUGA : Sandi Usul Pemindahan Ibukota Negara Harus Melalui Referendum

Fajar menjelaskan setelah memilah dan memilih, akhirnya Pemprov Kalsel menemukan wilayah yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan yaitu di daerah pesisir Kalsel. “Hasil dari kajian kami, daerahnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dengan kriteria dari pusat,” ucap Ketua Badan Pengelola Geopark Nasional Pegunungan Meratus.

Namun, Fajar enggan menjelaskan secara terperinci kawasan calon ibukota baru pengganti Jakarta. Menurut dia, pengalaman kasus naiknya harga tanah signifikan di Kota Jonggol, Bogor, Jawa Barat sejak mencuatnya wacana pemindahan ibukota di era Presiden Soeharto.

“Pada saat itu, Pak Harto dulu mengumumukan kawasan Jonggol, calon ibukota RI, tanah di tempat itu langsung naik semua. Nah, Presiden Jokowi tidak ingin demikian,” imbuhnya.

Fajar menyebut Kalsel tidak sendirian diminta Presiden RI untuk menyiapkan lahan untuk dijadikan kawasan ibukota baru. Ada lima gubernur di Kalimantan juga diminta hal serupa oleh Presiden Jokowi.

“Pemerintah pusat kan memang serius ingin memindahkan ibukota. Karenanya, ada beberapa alternatif calon ibukota lainnya, sehingga pemerintah pusat bisa memilih daerah yang benar-benar siap,” tutur S2 jebolan universitas di Prancis ini.

BACA LAGI : Ini Syarat Ibukota, Menteri PPN/Kepala Bappenas : Jakarta Tetap Kota Bisnis

Dia mengakui sebagian wilayah calon ibukota di Kalsel masuk kawasan IUP pertambangan batubara dan HGU Kelapa Sawit, namun persentasenya sangat sedikit. “Sebab, IUP dan HGU kan sifatnya pinjam pakai dari negara ke pengusaha. Oleh karenanya, kapan saja negara mau ambil kembali, mau tidak mau pengusaha harus dikembalikan,” tandas Fajar.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.