Foto : MUhammad
PEMKAB Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menggelar workshop evaluasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskudes versi 2.0, di Aula Idham Chalid, Rabu (6/3/2019)
MENGAMBIL tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Dengan Menggunakan Aplikasi Siskudes, kegiatan ini dihadiri sejumlah unsur Pemkab HSU.
BACA: Dana Desa Jangan untuk Bangun Infrastruktur yang Tak Dibutuhkan Masyarakat
Bupati HSU, H Abdul Wahid HK mengatakan, kegiatan workshop ini menjadi pengetahuan baru dalam pengelolaan keuangan desa. Tahun 2017 kepala desa dan bupati mendapatkan undangan dari istana sebagai perwakilan Kalsel dimana kepala desa di Kabupaten HSU dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes yang terhubung dengan lembaga pemeriksa.
“Sistem pengelolaan keuangan desa dari tahun ke tahun semakin dituntut partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Mantan ketua DPRD HSU ini mengukapkan, Pemkab HSU juga sudah mendapatkan tiga kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dari BPK RI.
“Pengakuan dari pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa dalam mempertanggung jawabkan anggaran desa ini dengan baik, berharap ini akan juga baik dalam pengelolaan keuangan desa,” harapnya.
BACA JUGA: Alokasi Dana Desa Akan Naik 2 Kali Lipat
Wahid membeberkan, Kabupaten HSU mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp 174 miliar untuk 214 desa se-HSU. ”Setiap satu desa menerima sekitar 800 juta sampai 1,3 Milyar,” pungkasnya
Dengan adanya dana desa ini ujarnya Wahid, sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam peningkatan kemajuan bagi desa, perekonimiam di desa dan berbagai fasilitas umum yang ada di desa.
“Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada jajaran pemerintahan desa masing masing, kepala desa harus memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah kabupaten dan begitu juga pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” harapnya.
Sementara itu, narasumber kegiatan tersebut, anggota DPR RI komisi 11 Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M,BA, Kepala Subditorat perwakilan BPK RI Sarjono, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP M. Muchdori, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 Adi Gemawan.(jejakrekam)