Foto : Dokumen
KEPALA Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Fahriza tidak menepis jika hingga saat ini masih ada beberapa tunggakan jasa pelayanan medis yang belum dibayar kepada RSUD Ulin. Namun nilainya tidak sebesar apa yang disampaikan pihak rumah sakit, yakni Rp 60 miliar, tapi hanya sekitar Rp 24 miliar.
ADANYA perbedaan estimasi jumlah tagihan karena beda persepsi, seperti klaim yang belum jatuh tempo seperti pada Desember 2018 yang masih dalam hitungan masa pelayanan, tetapi sudah dimasukan.
“Kami akui ada klaim tagihan yang belum dibayar, tapi nilainya tidak sebesar itu,” ujarnya usai bertemu Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (19/12/2018).
Terkait klaim tagihan, pihaknya sedang melakukan verifikasi secara intensif, karena semua tagihan harus dicek dulu, apakah termasuk layak, tidak layak, atau bisa ditunda.
Jika verifikasi tagihan sudah valid apakan BPJS akan segera membayarkan? Fahriza tidak secara tegas mengiyakan. Tapi, katanya, persoalan seperti itu terjadi hampir sama di seluruh Indonesia. “Saya tidak bisa memastikan kapan bisa dibayar karena kami hanya menunggu droping dana dari pusat,” bebernya.
BACA : Direktur RSUD Ulin Berteriak, Tunggakan BPJS Kesehatan Sudah Rp 60 Miliar
Ia berharap pihak rumah sakit dapat memahami kondisi BPJS Kesehatan saat ini, dan tetap melakukan pelayanan medis pasien. “Sebab jika tak melayani pasien, maka akan berdampak melanggar ketentuan dan hak asasi,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy meminta agar semua rumah sakit yang melayani BPJS intensif melakukan komunikasi, paling tidak satu minggu satu kali sehingga kendala bisa diminimalisir.
Menurut politisi PKB ini, menegaskan, jika verifikasi data tagihan sudah selesai, maka BPJS wajib untuk membayarnya. “Kita berharap tidak ada lagi penundaan pembayaran kepada rumah sakit, karena kita khawatir akan mengganggu operasional dan menghambat pelayanan rumah sakit,” katanya.(jejakrekam)